VOICEINDONESIA.CO, Jenewa – Indonesia dengan tegas menyerukan kerja sama internasional yang lebih luas untuk menekan kejahatan transnasional penipuan online yang kini berkembang pesat.
Dalam Sidang Komite Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran di Jenewa pada Rabu (03/12/2025), Direktur Jenderal Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Rinardi Rusman, mengungkapkan bahwa ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) telah menjadi korban sindikat yang beroperasi di Asia Tenggara, sehingga menyebabkan keprihatinan mendalam bagi Indonesia.
“Indonesia memandang meningkatnya penipuan pekerjaan online dan perdagangan berbasis digital di Asia Tenggara sebagai asal dan perkembangan yang sangat memprihatinkan. Situasi ini telah menyebabkan rasa sakit yang mendalam bagi Indonesia karena ribuan warga negara kami terpengaruh menjadi kekhawatiran nasional kami,” ungkap Rinardi di hadapan komite internasional.
Baca Juga: Di Sidang PBB, Pemerintah Klaim Anggaran Pelindungan PMI Melonjak 164 Persen
Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya tindakan kolektif untuk memberantas kejahatan yang terus berkembang ini. Tidak ada satu negara pun yang bisa menyelesaikan masalah ini sendirian.
“Untuk alasan ini, Indonesia dengan kuat menyerukan kerja sama internasional yang lebih luas untuk menekan kejahatan transnasional yang berkembang pesat ini,” tegas Rinardi.
Baca Juga: Angka Kematian PMI Ilegal di Kamboja Melonjak Hingga 110 Orang Dalam 5 Tahun
Indonesia telah mengintensifkan kerja sama penegakan hukum lintas batas dengan berbagai pihak. Kolaborasi dengan lembaga kepolisian, otoritas imigrasi dan organisasi internasional terus diperkuat.
“Indonesia telah mengintensifkan kerja sama penegakan hukum lintas batas, bekerja sama erat dengan lembaga kepolisian, otoritas imigrasi dan organisasi internasional seperti IOM dan IODC. Indonesia juga telah mengidentifikasi dan menuntut perekrut domestik yang terhubung dengan sindikat yang beroperasi di Kamboja dan Myanmar,” jelas Rinardi.
Perlindungan dan repatriasi warga negara Indonesia menjadi prioritas utama pemerintah. Berbagai upaya dilakukan untuk menyelamatkan korban yang terjebak.
“Perlindungan dan repatriasi warga negara Indonesia adalah prioritas utama,” ungkapnya.
Indonesia juga telah memperluas upaya pencegahan dan deteksi dini melalui berbagai program. Inisiatif kesadaran publik yang luas, pengawasan ketat terhadap jalur migrasi tidak teratur, dan patroli siber yang ditingkatkan menjadi fokus utama.
“Indonesia telah memperluas upaya pencegahan dan deteksi dini termasuk inisiatif kesadaran publik yang luas, pengawasan ketat terhadap jalur migrasi tidak teratur, dan patroli siber yang ditingkatkan yang dilakukan bersama dengan otoritas siber nasional dan platform digital,” jelas Rinardi.
Melalui patroli siber, media sosial mengidentifikasi iklan pekerjaan palsu yang beredar melalui Facebook, Telegram dan TikTok. Saluran online yang digunakan sindikat untuk memikat korban juga berhasil diganggu.
Indonesia terus menghadapi tantangan hukum dan operasional di negara-negara tujuan. Korban yang ditemukan di kompleks penipuan kadang-kadang diperlakukan sebagai pelaku kejahatan siber. Pada November 2025, 160 hingga 106 warga Indonesia ditahan di Phnom Penh dan Indonesia bekerja untuk memastikan bahwa mereka diakui sebagai korban.
Screening pasca-repatriasi yang ketat diterapkan karena sejumlah kecil secara sadar bergabung dengan sindikat. Di antara 26 warga Indonesia yang direpatriasi dari Myanmar pada Oktober 2025, satu orang diidentifikasi sebagai perekrut dan saat ini dalam penyelidikan di Indonesia.
“Meskipun tantangan ini, Indonesia tetap sepenuhnya berkomitmen untuk melindungi korban, memastikan akuntabilitas dan memperkuat kejelasan hukum antara korban dan pelaku,” pungkas Rinardi.
