VOICEINDONESIA.CO,Jakarta – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menerima audiensi dari pihak Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Perwakilan MPM PP Muhammadiyah itu diterima langsung oleh Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dan Wamen P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla di Ruang Rapat Adelina Sau Kantor KemenP2MI, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Dalam audiensi itu, Menteri Karding mengajak MPM PP Muhammadiyah untuk bekerja sama dalam sosialisasi dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia.
“Termasuk kita mengajak Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membantu sosialisasi atau membangun titik-titik di kantong-kantong Pekerja Migran Indonesia untuk membantu menawarkan yang ingin bisa berangkat sebagai pekerja migran secara prosedural,” kata Menteri Karding.
Baca Juga : Sudah 10 Tahun Dimoratorium, Begini Penjelasan Pemerintah Soal Nasib Pengiriman TKI ke Timur Tengah
Menteri Karding menyontohkan ada beberapa permasalahan terkait pemberdayaan pekerja migran Indonesia, mulai dari keterampilan, literasi keuangan, akses modal dan penguatan keluarga. Selain itu, banyak pekerja migran Indonesia yang mentalnya tak kuat ketika sudah ditempatkan bekerja di luar negeri.
“Karena di sana itu kalau mereka mentalnya lemah biasanya cepat pengen pulang, lalu kemudian baru bekerja sebulan sudah pindah ke tempat lain, lari, kabur. Itu semua banyak terjadi di Malaysia. Jadi, kalau saya kira yang kita lakukan bersama untuk melakukan pemberdayaan. Jadi, kalau saya kira yang kita bersama untuk melakukan apa namanya pemberdayaan terhadap agama, nah teman-teman Muhammadiyah itu bisa ikut ngisi di situ partisipasinya,” kata Menteri Karding.
Baca Juga : SBMI Sebut Moratorium Pengiriman PMI ke Timur Tengah Tidak Efektif
Di sisi lain, Ketua Umum MPM PP Muhammadiyah Muh. Nurul Yamin mengatakan bahwa organisasinya memiliki program kerja yang memprioritaskan pekerja migran Indonesia.
“Kami ada satu divisi khusus di Majelis Pemberdayaan Masyarakat, yang menyimpan, mengkaji dan juga melakukan pemberdayaan pekerja migran ini,” kata Nurul Yamin.
Nurul Yamin mengaku organisasinya siap membantu KemenP2MI dalam persoalan pemberdayaan khususnya terhadap pekerja migran Indonesia. Dia menyebut pihaknya memiliki program pemberdayaan pekerja migran Indonesia mulai dari sosialisasi, pelatihan, penempatan hingga persiapan kembali ke Indonesia.
“Saya kira memang Muhammadiyah punya bidang untuk membantu pemerintah menghadap persoalan-persoalan kebangsaan dan itu menjadi salah satu usaha resmi pemberdayaan Muhammadiyah. Nah ini kami membangun sebuah role model mulai dari sosialisasi, improvement, pelatihan, kemudian penempatan, kemudian monitoring dan komunikasi, sampai pada penyiapan kembali ke Tanah Air. Nah, tentu ini memerlukan satu kolaborasi dengan para pihak,” ujar Nurul Yamin. *
