VOICEINDONESIA.CO, Tokyo – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding bertemu jajaran PT Bisa Ruang Nuswantara (BIRU) di Jepang, Minggu (24/8/2025).
Pertemuan tersebut membahas kerja sama penguatan pelatihan vokasi dan penempatan tenaga kerja terampil Indonesia ke luar negeri, khususnya ke Jepang.
Dalam dialog itu, Karding menanyakan kesiapan PT BIRU dalam melatih tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar internasional.
Baca Juga: Pemerintah Dorong Keluarga PMI Manfaatkan Keberadaan Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa
“Pelatihannya di sana ya?” tanya Karding, merespons informasi bahwa program vokasi PT BIRU telah berjalan di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.
Ia juga menyoroti jumlah tenaga kerja bersertifikat yang sudah dikirim ke luar negeri.
CEO PT BIRU, Kanya, menjelaskan sejak 2018 perusahaannya mengembangkan pelatihan mekanik dan operator alat berat di 47 sekolah mitra.
Tahun ini, BIRU menyiapkan pusat pelatihan dan sertifikasi building cleaner yang telah diakui Japan Association for Building Maintenance.
Baca Juga: Permintaan Cukup Besar, RI Siap Kirim Lebih Banyak Tenaga Perawat ke Jepang
“Awalnya cuma lima sekolah tahun 2018, sekarang kita punya mitra 47 sekolah. Pelatihannya selama sepuluh hari, biayanya sekitar Rp5 juta per orang, termasuk ujian dan sertifikasi,” ujar Kanya.
Menurutnya, permintaan dari perusahaan Jepang terhadap tenaga kerja terampil asal Indonesia cukup tinggi.
“Permintaan awal mereka tahun ini 100 orang untuk building cleaner, tahun depan sekitar 300 orang. Setelah pelatihan, sekitar 34 persen diserap oleh grup kami, sisanya kami salurkan ke perusahaan tambang lain,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Karding menegaskan pemerintah siap mendukung pengembangan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar global.
“Dan kita buka investasi untuk teman-teman yang mau berinvestasi silakan. Kita siapkan kurikulum, kita bantu segalanya,” kata Karding.
Program vokasi ini diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan industri domestik, tetapi juga membuka jalur penempatan tenaga kerja Indonesia yang terukur, bersertifikat, dan berstandar internasional.
