VOICEINDONESIA,SUMBA BARAT DAYA – Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI, Lasro Simbolon, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam upaya pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Demikian disampaikan Lasro saat bertemu dengan Bupati Sumba Barat Daya, Kornelius Kodi Mete, dalam pertemuan yang berlangsung dengan penuh kehangatan di Rumah Jabatan Bupati, Kamis (28/10/2021).
“BP2MI selalu mendorong peran pemerintah daerah, khususnya Bupati untuk dapat menerbitkan Perda terkait pelindungan PMI sebagai bentuk komitmen politik untuk melindungi putra-putri Sumba Barat Daya. Apalagi Sumba Barat Daya merupakan salah satu kantong PMI, baik secara prosedural maupun penempatan nonprosedural yang sangat disayangkan masih sering terjadi,” imbuh Lasro.
Lasro menambahkan, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, selalu menggaungkan bahwa ini waktunya negara hadir untuk lebih berkolaborasi memastikan peran pusat dan pemerintah daerah berjalan secara efektif memastikan pelindungan terbaik terhadap PMI sesuai mandat konstitusi dan mandat undang-undang Nomor 18 Tahun 2017.
Menurut Lasro, sekarang ini BP2MI sedang giatnya membuka peluang penempatan ke negara-negara destinasi non-tradisional, yang dapat dimanfaatkan oleh CPMI termasuk putra-putri Sumba Barat Daya.
“Walaupun Malaysia masih menjadi pilihan dalam hal penempatan tradisional, tapi banyak negara tujuan penempatan maupun sektor atau job baru, seperti Jerman, Jepang, dan bahkan Amerika Serikat, Kanada, Australia, New Zealand yang tengah dijajaki secara intensif. Namun, kompetensi harus ditingkatkan, agar bisa bersaing saat keluar negeri, dan disinilah peran sentral Pemda dan pemangku terkait,” tegas Lasro.
Bupati Sumba Barat Daya, Kornelius Kodi Mete, menyambut baik usulan Deputi Lasro untuk membentuk MoU antara BP2MI dan Pemkab Sumba Barat Daya, dan perumusan Perda Pelindungan PMI diapresiasi dan akan dipertimbangkan untuk tindak lanjutnya.
“Kita wajib mempunyai itikad baik terhadap anak-anak kita di Sumba Barat,” tegas Kornelius.
Kornelius menyampaikan, harapan dari masyarakat adalah peningkatan pelatihan dan vokasi agar kompetensi masyarakat bisa ditingkatkan.
“Pendidikan merupakan salah satu kendala di Sumba Barat Daya. Karena pendidikan rendah, jadinya gampang diajak calo untuk ikut jadi PMI yang tidak prosedural,” papar Kornelius.
Turut hadir dalam pertemuan, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Enos Eka Dede dan Kepala UPT BP2MI Wilayah Nusa Tenggara Timur, Siwa. **
