VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Rangkaian bencana banjir dan longsor yang kembali melanda sejumlah wilayah di Indonesia memperlihatkan adanya persoalan serius dalam tata kelola perizinan hutan dan lingkungan hidup.
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Saadah mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi serta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh skema pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan.
“Kami menyampaikan duka mendalam atas musibah longsor dan banjir yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia dan ratusan lainnya masih hilang. Pemerintah harus segera melakukan investigasi dan audit menyeluruh atas seluruh izin pemanfaatan kawasan hutan agar bencana seperti yang terjadi di Sumatera tidak terulang di daerah lain,” ujar Rina dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Rina menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat hanya berfokus pada penanganan darurat. Menurutnya, langkah-langkah struktural harus segera diambil untuk mencegah bencana serupa.
Ia juga mendesak agar seluruh izin alih fungsi hutan, terutama di kawasan hutan alam dan daerah aliran sungai (DAS) kritis, untuk dihentikan sementara hingga proses investigasi selesai dilakukan.
“Jika ingin hasil investigasi objektif dan maksimal, penghentian sementara izin alih fungsi hutan menjadi langkah krusial. Pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Senin (1/12/2025) pukul 17.30 WIB, bencana banjir dan longsor di Sumatera mengakibatkan 565 orang meninggal dunia, 494 hilang, dan lebih dari 500.000 warga mengungsi. Sumatera Utara menjadi wilayah terdampak terparah dengan 247 korban meninggal, 174 hilang, dan 613 luka-luka.
Rina menilai angka bencana tersebut menjadi alarm bahwa kondisi hutan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ia menyoroti maraknya alih fungsi hutan, tumpang tindih perizinan konsesi, hingga lemahnya pengawasan di lapangan sebagai faktor risiko yang harus segera dibenahi.
“Apa yang terjadi di Sumatera adalah sinyal keras bahwa pemerintah harus bergerak cepat memulihkan kawasan hutan, memperketat pengawasan izin, dan menghentikan seluruh proses perizinan yang tidak sesuai aturan,” katanya.
Selain itu, Rina meminta pemerintah membuka hasil audit secara transparan kepada publik, termasuk mengungkap perusahaan, pejabat, maupun pihak terkait yang diduga menyalahgunakan kewenangan. Ia menilai penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, mulai dari pencabutan izin hingga proses pidana apabila ditemukan pelanggaran.
“Transparansi mutlak. Jangan hanya menghentikan izin, tetapi juga tindak tegas pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan. Jika pelanggaran dibiarkan, bencana serupa hanya tinggal menunggu waktu,” pungkasnya.
