VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (4/6/2025), guna membahas kelanjutan kebijakan diskon untuk moda transportasi nasional sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah.
Menurut Erick, Prabowo ingin memastikan program tersebut dapat segera diimplementasikan mulai awal Juni, sesuai hasil keputusan dalam rapat terbatas (ratas) sebelumnya.
“Bapak Presiden ingin memastikan bahwa mulai awal Juni ini diskon-diskon yang sudah diputuskan di ratas bisa berjalan untuk kereta api, jalan tol, pesawat, dan lain-lain,” ujar Erick dalam keterangannya kepada media usai pertemuan.
Baca Juga: DPR Desak Percepatan Pembahasan RUU Transportasi Online
Ia menambahkan, Kementerian BUMN tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk merampungkan surat keputusan bersama yang menjadi dasar pelaksanaan program.
Erick optimistis pelaksanaan kebijakan ini tidak akan terlalu rumit, mengingat program serupa pernah berjalan sebelumnya.
Program diskon ini ditargetkan berlaku mulai 5 Juni hingga Juli 2025, bertepatan dengan masa libur sekolah.
Presiden Prabowo, kata Erick, berharap program tersebut memberikan dampak nyata dan meringankan beban masyarakat selama periode liburan.
“Ini bagus untuk meringankan masyarakat yang sedang berlibur. Selama ini, dukungan pemerintah terhadap transportasi sudah berjalan dengan baik dan dampaknya terasa untuk perekonomian daerah,” ucapnya.
Baca Juga: Prabowo Terima Utusan Khusus PM Inggris di Hambalang, Apa yang Dibahas?
Terkait pembiayaan program, Erick menyebut pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan dukungan tambahan atau top-up sebagai bagian dari stimulus ekonomi nasional.
“Nanti dari Kementerian Keuangan akan membantu juga top-up keuangannya, bagian dari stimulus ekonomi,” katanya.
Kementerian BUMN, lanjut Erick, akan tetap menjaga keseimbangan keuangan perusahaan-perusahaan negara, terutama yang dikelola oleh holding BUMN sektor pariwisata dan logistik, BPI Danantara Indonesia.
“Karena ini penugasan, kami coba menyelaraskan dengan misi pemerintah. Tapi tetap menjaga keseimbangan keuangan perusahaan,” jelasnya.
Hingga saat ini, pembahasan teknis mengenai skema pendanaan program masih berlangsung antara Kementerian BUMN, para wakil menteri, dan Kementerian Keuangan.
