VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan tiga mandat prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus dijalankan secara terpadu oleh pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat pengentasan kemiskinan nasional.
Tiga mandat tersebut meliputi pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran. Serta penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat kurang mampu.
“Ada tiga mandat utama dari Presiden yang harus kita jalankan bersama. Ayo sama-sama belajar dan bergerak,” ujar Gus Ipul saat menerima Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan Bupati Rokan Hilir Bistamam di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Baca Juga: Polri – Rwanda National Police Teken MoU Pemberantasan Kejahatan Terorganisir
Gus Ipul menjelaskan, DTSEN menjadi dasar bagi seluruh program sosial agar lebih terarah dan efisien.
Data ini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan Kemensos bersama pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pemutakhiran data melalui verifikasi lapangan.
“Data ini dikelola BPS dan wajib dijadikan pedoman oleh seluruh daerah dalam perencanaan pembangunan,” tegasnya.
Menurutnya, pemutakhiran data dilakukan setiap tiga bulan sekali melalui mekanisme formal di tingkat desa/kelurahan serta partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos.
Baca Juga: BP3MI Jakarta Targetkan 92 Ribu PMI Dapat Kepastian Penempatan Kerja
Langkah ini penting untuk mengantisipasi perubahan data akibat kematian, perpindahan, pernikahan, atau kelahiran.
Selain itu, Kemensos juga bekerja sama dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dalam digitalisasi penyaluran bansos, agar proses pendaftaran dan verifikasi semakin transparan dan efisien.
“Semua orang boleh daftar melalui portal yang terhubung dengan data pemerintah. Tapi penerima dan penolakannya ditentukan oleh sistem,” jelas Gus Ipul.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa mandat ketiga Presiden, yakni Sekolah Rakyat, menjadi instrumen penting untuk menekan angka kemiskinan melalui akses pendidikan.
Data menunjukkan lebih dari 4 juta anak Indonesia masih belum atau tidak bersekolah.
“Sekolah Rakyat ini bukan sekadar pendidikan formal, tapi bagian dari pengentasan kemiskinan terpadu. Anak sekolah, orang tuanya dapat pemberdayaan, rumahnya dibantu, dan semua keluarga terintegrasi dalam program perlindungan sosial,” paparnya.
Saat ini, Kabupaten Rokan Hilir telah memiliki Sekolah Rakyat rintisan dengan 75 siswa, sementara Kota Sukabumi tengah menyiapkan lahan dan bangunan untuk program serupa.
Audiensi turut dihadiri oleh pejabat daerah, antara lain Kepala Dinsos Sukabumi Een Rukmini, Sekda Rokan Hilir Fauzi Efrizal, dan Kepala Dinsos Rokan Hilir Andi Rahman.
