VOICEINDONESIA.CO, Jakarta — Gubernur Papua, Matius Derek Fakhiri mengaku bakal menggandeng berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, untuk membangun Provinsi Papua. Hal ini disampaikan usai dilantik bersama Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
“Mari bersama-sama kita membangun Provinsi Papua, membangun Tanah Papua, untuk menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Tentunya ke depan kami akan bergandengan tangan dengan semua pihak, tanpa membeda-bedakan asal, agama, atau suku. Kami satu, kami Papua, kami Indonesia,” ujar Matius.
Matius menegaskan, langkah percepatan pembangunan harus dirasakan langsung oleh masyarakat Papua hingga pelosok, bukan hanya di kota-kota besar. Karena itu, pemerintah provinsi akan memfokuskan upaya pada pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi kemajuan daerah.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Warga Papua Barat Kerja di Luar Negeri
“Kami akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga, serta Komite yang dibentuk Presiden, untuk mempercepat langkah-langkah pembangunan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberi perhatian besar terhadap pengelolaan pembangunan di Papua agar lebih terintegrasi dan berdampak langsung bagi warga.
Baca Juga: Membangun Indonesia dari Papua, Roberth Rouw Gaungkan Empat Pilar MPR
“Bapak Presiden memberi komitmen yang kuat untuk langsung meng-handle, mengelola Papua. Mengelola Papua tentu di dalam agenda yang menyeluruh, terintegrasi antara kebijakan lintas kementerian, sektor swasta, hingga tingkat provinsi dan kabupaten,” ujar Velix.
Velix menekankan, negara harus hadir tidak hanya lewat proyek fisik, tetapi juga dengan menyentuh kehidupan masyarakat di wilayah pedalaman, pesisir, dan pegunungan.
“Negara harus hadir menyentuh saudara-saudara kita di pantai, pegunungan, pedalaman, hingga rawa-rawa agar semua merasakan kehadiran negara,” katanya.
Komite Eksekutif ini akan menjadi jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua, memastikan setiap kebijakan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Papua, bukan sekadar laporan administratif.
