VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur ditargetkan mulai efektif berjalan pada tahun 2026. Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengungkapkan sebanyak 5.000 calon siswa telah terdata untuk mengikuti program pendidikan gratis tersebut.
“Tadinya sudah kita anggarkan untuk menyekolahkan mereka, tapi karena ada program Sekolah Rakyat, akhirnya anggaran itu kita alihkan. Kebetulan ada pemotongan anggaran, jadi kita fokus untuk Sekolah Rakyat,” kata Rio, Jumat (10/10/2025).
Rio menambahkan, pemerintah daerah juga telah menyiapkan lahan untuk Sekolah Rakyat permanen, yang lokasinya sudah disurvei oleh tim dari Kementerian Pekerjaan Umum.
“(Lokasi) sudah disurvei. Sudah siap,” ujarnya.
Baca Juga: Jelang Setahun Pemerintahan Prabowo, Kemensos Pamer 9 Arah Kebijakan
Selain kesiapan lahan, Pemkab Situbondo juga menyiapkan sarana dan prasarana pendukung agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat bisa berjalan optimal pada 2026.
“Saya berharap Sekolah Rakyat dapat segera terselenggara di Situbondo. Kami pastikan peminatnya tinggi karena calon siswa sudah disiapkan,” tegas Rio.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Situbondo, Timbul Surjanto, memastikan program Sekolah Rakyat memang ditunda hingga 2026, namun bukan karena minim peminat.
Baca Juga: Kapal Terbakar di Laut Taiwan, 6 ABK Diselamatkan
“Penundaan pelaksanaan program ini bukan disebabkan sepinya peminat, melainkan karena persoalan kesiapan infrastruktur serta waktu pelaksanaan yang terlalu berdekatan dengan tahun ajaran baru,” jelas Timbul.
Ia menjelaskan, Pemkab bersama perwakilan pemerintah pusat telah melakukan survei beberapa lokasi calon gedung Sekolah Rakyat.
Termasuk lahan kosong seluas lima hektare yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan gedung permanen.
Menurutnya, antusiasme masyarakat justru sangat tinggi.
“Bukan karena tidak ada minat. Tapi waktunya tidak cukup, dan biaya untuk menyiapkan gedung serta fasilitas cukup besar,” kata Timbul.
Adapun target siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga miskin yang masuk dalam desil 1 hingga desil 4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Untuk sementara, para calon siswa tersebut diarahkan bersekolah di sekolah umum agar tidak kehilangan hak belajar.
“Kami ingin memastikan fasilitas dan lokasi benar-benar siap. Jadi tidak benar kalau dibilang tidak ada pendaftar,” tambahnya.
Timbul berharap seluruh persiapan infrastruktur bisa rampung tahun depan sehingga program Sekolah Rakyat dapat segera berjalan.
“Semoga tahun depan bisa terealisasi, karena program ini sangat baik untuk pemerataan pendidikan di Situbondo,” pungkasnya.
