VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menjadi rujukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sulteng) soal peluang penempatan calon pekerja migran dari provinsi itu ke luar negeri, utamanya ke Jepang.
“Kita jajaki kemungkinan memenuhi kriteria dan penempatan pekerja migran dari Sulawesi Tenggara ke Jepang dan saya mendapat beberapa saran dari Bu Wamen,” kata Wakil Gubernur Sulteng, Hugua, usai pertemuannya dengan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani di Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Wagub Hugua mengatakan nantinya Pemprov Sulteng akan membuat proyek percontohan untuk 20 calon pekerja migran untuk penempatan di Jepang.
Baca Juga: Denda Rp120 Miliar Jadi Kendala Bebaskan Susanti dari Tuntutan Hukuman Mati
Apalagi menurutnya, penempatan pekerja migran di Jepang berbeda dengan penempatan pekerja migran di Malaysia, Hong Kong atau Taiwan.
“Kami akan segera membuat lembaga keterampilan yang berkaitan dengan bahasa Jepang, dimulai dengan melibatkan lembaga pendidikan di Sulteng dan akan mendatangkan tenaga ahli dari JICA (Japan International Cooperation Agency),” ungkap Hugua yang juga mantan anggota DPR RI dari Sulawesi Tenggara tersebut.
Sementara itu, Wamen P2MI, Christina Aryani menyambut baik insiatif dari Wagub Sulteng yang mulai menyadari bahwa bekerja di luar negeri, utamanya di Jepang menjadi salah satu opsi masyarakat untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik.
“Ini akan menjadi umpan agar lebih banyak lagi yang tertarik (bekerja di luar negeri prosedural). Kemudian akan ada awareness yang bisa dibangun bahwa ternyata ada potensi bekerja di Jepang untuk masyarakat Sulteng, generasi muda Sulteng. Nah itu yang ingin kita bangun,” katanya usai pertemuan.
Baca Juga: Gubernur Khofifah Soroti Rekrutmen PMI Serta Ancaman Eksploitasi
Wamen Christina mengatakan, Pemprov Sulteng ingin mengirimkan pekerja migran ke Jepang, terutama di sektor hospitality, konstruksi dan pengasuh lanjut usia (lansia).
“Keinginan itu kami sambut dan kami sampaikan perlu adanya pelatihan bahasa jepang yang bisa diakses masyarakat atau calon pekerja migran sejak dini, baik di sekolah maupun universitas. Sehingga ketika waktunya siap, kemampuan bahasa mereka juga sudah sesuai dan cukup jadi modal berangkat ke Jepang,” jelasnya.
Selain itu, Wamen Christina juga menyampaikan kementeriannya memiliki Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di Kendari yang siap membantu Pemprov Sulteng memfasilitasi wacana ini agar bisa terlaksana.
“Jika sudah siap, paralel bisa kita carikan pasarnya dengan berbagai skema,” pungkasnya.
