VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan pada Rabu, (20/8/2025) malam, mendapat tanggapan dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara menegaskan akan segera melakukan pergantian apabila pejabat tersebut terbukti bersalah dalam proses hukum yang berlangsung.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyampaikan sikap Presiden menghormati proses hukum KPK terhadap OTT Wamenaker tersebut. Pemerintah mempersilakan lembaga antikorupsi menjalankan proses sebagaimana mestinya tanpa intervensi politik.
“Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum, beliau menghormati proses di KPK,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Ruang Wartawan Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Baca Juga: Kemenhub Resmi Tetapkan 36 Bandara Ini Bertaraf Internasional
Pemerintah bersiap mengambil langkah cepat jika hasil proses hukum menunjukkan kesalahan pejabat yang bersangkutan. Mensesneg menegaskan bahwa pergantian akan dilakukan secepatnya untuk menjaga kredibilitas kabinet.
“Dipersilakan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan, apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian,” tegas Mensesneg.
Presiden Prabowo kembali mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan untuk tidak menyalahgunakan jabatan yang diamanahkan. Peringatan ini disampaikan berulang kali sebagai upaya preventif mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan.
Baca Juga: Menlu Sugiono Tegaskan Komitmen RI Wujudkan ASEAN Vision 2045
“Berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua, bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua,” ungkap Mensesneg.
Kasus ini memperkuat komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran terhadap pemberantasan korupsi yang dimulai dari internal pejabat. Mensesneg mengakui bahwa pemberantasan korupsi masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam pemerintahan saat ini.
Mensesneg menyatakan kejadian ini akan menjadi momentum penguatan pengawasan internal kabinet. Presiden menginstruksikan peningkatan kehati-hatian tidak hanya kepada menteri tetapi seluruh jajaran pemerintahan di bawahnya.
“Dengan kejadian ini akan semakin keras kita memberikan dan mengingatkan kepada seluruh seluruh jajaran, tidak hanyak kepada kabinet,” tegas Mensesneg.
Selain pemberantasan korupsi, Presiden juga mengingatkan jajaran untuk menjaga komunikasi publik. Pejabat diminta tidak menyampaikan pernyataan yang dapat menimbulkan polemik di tengah masyarakat sebagai bagian dari disiplin pemerintahan.
