JAKARTA,AKUUPDATE.ID – Dalam Menyikapi pernyataan: Artikel, Opini dan pernyataan-pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh Humas /Staf/ admin medsos BP2MI, terkesan Bapak Benny Rhamdani mencari pembenaran dalam hal carut marut masalah penempatan CPMI yang terjadi di masa Pandemi covid 19 dari sejak tahun 2020 s/d saat ini
Berikut Isi Surat Terbuka :
Surat Terbuka, 27 April 2021
Yth, Bapak Kepala BP2MI
Sebagai kritik dan saran yang akan saya sampaikan, atas pernyataan sikap, baik secara pribadi bapak Benny sebagai kepala Badan atau mengatasnamakan BP2MI.
- Tentang banyaknya berita hoax terkait kebijakan pembebasan biaya, yang bapak sebut. Dilaporkan saja ke Cyber Crime Mabes Polri, agar jelas dan terang benderang dan tidak menjadi fitnah di masyarakat luas khususnya CPMI; hal ini bisa disebut pelanggaran UU ITE.
- Dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja, serta penyediaan dan fasilitasi pelatihan Calon PMI melalui pelatihan vokasi, sesuai amanat UU No. 18/2017 Pasal 40-41 untuk 10 jenis jabatan informal. Atas pernyataan sikap tersebut, Hendaknya “Bapak Kepala BP2MI sadar akan kondisi bangsa ini, diantaranya krisis ekonomi akibat covid 19, kesiapan pemerintah daerah tentang biaya dan tempat pelatihan yang sebagian besar belum siap.”
- Saran saya:
____Sosialisasi tentang implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017 itu penting dan wajib dilakukan. Tapi tidak dengan terus mencari kambing hitam, menyalahkan pihak-pihak pemerintah lainnya, swasta, CPMI dan oknum-oknum yang bapak Benny sebut.
____Sosialisasi yang elegan, mencari trobosan dan solusi penempatan CPMI, baik yang tertunda atau belum bisa ditempatkan di negara tujuan bekerja, dengan berkoordinasi dan berkolaborasi bersama pihak-pihak terkait baik pemerintah dan swasta, dengan tidak mengedepankan ego sektoral.
____Aturan tentang pelatihan dan pendidikan CPMI termasuk biaya pelatihan segera dicarikan solusi terbaik, Bapak Kepala Badan cukup tegas dalam memimpin, tapi tidak tegas dalam kebijakan-kebijakan yang lain.
____Sesama anak bangsa jangan benturkan kami dengan kebijakan dan pernyataan sikap dari bapak, baik secara pribadi dan institusi BP2MI yang selama ini kami dengar dan lihat dalam postingan, publikasi Langsung BP2MI, selalu menyalahkan pihak-pihak lain, dan terkesan Bapak Benny tidak siap menerima kritik. Seperti yang kami saksikan bapak tidak berani berdialog langsung dengan para perwakilan Undangan baik dari pemerintah daerah, perwakilan swasta dll tentang mekanisme penempatan dan implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017.
Bapak Kepala Badan Yang Terhormat.
Kami hanya butuh kepastian tentang proses penempatan CPMI terutama negara-negara yang masih tutup.
Kami tidak butuh alasan, apalagi statement bapak yang hampir setiap sosialisasi di publik selalu menyalahkan pihak-pihak lain.
Kami hanya ingin melihat kebenaran bapak sebagai pemimpin, yang betul-betul ingin melindungi CPMI beserta keluarganya yang saat ini banyak bermasalah, kami hanya ingin bukti bapak Benny bisa memberangkatkan ribuan CPMI yang tertunda.
Kami hanya ingin bukti bahwa bapak Benny Rhamdani seorang yang Profesional menjadi Pimpinan atau Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Demikian kritik dan saran dari saya, semoga menjadi perhatian kita bersama, perhatian pemangku kebijakan tertinggi negara ini Bapak Presiden RI Ir. Joko Widodo, Terimakasih. (*)
