JAKARTA,AKUUPDATE.ID-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian optimis percepatan vaksinasi Covid-19 dapat menghasilkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Hal itu dikatakannya di sela-sela persiapan Rapat Koordinasi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dan Penanganan Covid-19, Sabtu (30/01/21).
“Vaksinasi ini tidak hanya sekedar untuk melakukan proteksi perorangan, tapi juga dalam rangka membangun kekebalan kelompok atau herd immunity. Prinsip herd immunity ini adalah minimal 2/3 dari populasi harus memiliki antibody pada time frame yang sama, sehingga program vaksinasi ini kuncinya adalah kecepatan,” ujarnya.
Oleh karena itu, sebagai negara yang menganut sistem desentralisasi, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan program vaksinasi dengan cepat, termasuk kerja sama dengan unit pemerintahan ditingkat desa.
“Untuk mendukung percepatan ini, tentu harus ada kerja sama antara pusat dan daerah, karena kita memiliki sistem politik pembagian kekuasaan, di mana ada Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, bahkan Pemerintah Desa, yang mana Kepala Desanya adalah pejabat politik karena dipilih oleh rakyat dan memiliki anggaran sendiri (APBDes),” tutur Mendagri Tito.
Kekompakan dalam menyukseskan program vaksinasi menjadi bagian yang tak kalah penting untuk dilakukan. Di bawah komando Menteri Kesehatan, semua stakeholder, kepala daerah dan otoritas daerah dan non pemerintah, dipandang perlu mendukung program vaksinasi agar masyarakat terbebas dari pandemi Covid-19.
“Kekompakan antara pusat daerah ini menjadi kunci, dengan di bawah komando tentunya Bapak Menkes, kita semua kementerian/lembaga pasti akan mendukung apa pun juga kebijakan dari Bapak Menkes,” katanya.
Baca Juga : Menlu Retno Pimpin Pertemuan COVAX-AMC EG, Bahas Distribusi Vaksin Multilateral
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito juga meminta kepala daerah untuk mendukung proses vaksinasi, mulai dari kelancaran dan keamanan distribusi, pelaksanaan vaksinasi termasuk vaksinator, hingga pasca vaksinasi dilakukan.
“Nah, dalam konteks kesehatan, yang paling utama adalah mendukung program vaksinasi, pelaksanaan vaksinasi ini kita harapkan bisa cepat dan aman. Maka yang perlu dihitung betul secara rinci adalah kesiapan infrastruktur vaksinasi, kemudian yang berikutnya lagi adalah mengenai masalah vaksinator, sarana prasarana, target yang akan divaksinasi, dan mitigasi KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi),” pungkasnya.
Indonesia terima Tahap Awal Indikasi Alokasi Vaksin Multilateral
Indonesia telah menerima konfirmasi mengenai indikasi alokasi tahap awal vaksin multilateral, yaitu dari mekanisme Covax Facility. Sesuai dengan surat dari GAVI, di tahap awal, Indonesia akan menerima 13,7-23,1 juta dosis vaksin Astra Zeneca yang akan dikirim melalui 2 tahap, yaitu: kuartal I, sebanyak 25-35%, dan kuartal II sebanyak 65-75% dari alokasi awal tersebut.
Distribusi vaksin akan dilakukan setelah vaksin AZ mendapatkan WHO EUL (Emergency Use Listing), telah mendapatkan validasi dari kelompok Independent Allocation of Vaccines Task Force (AIVG) dan ketersediaan suplai dari manufaktur sesuai dengan perkiraan awal.
Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah melakukan koordinasi dengan Menteri Kesehatan, guna menindaklanjuti beberapa hal yang harus dilakukan Indonesia sebagai persiapan pengiriman vaksin.
Diperlukan kesiapan domestik penerimaan vaksin multilateral, a.l. kesiapan regulasi (penerbitan Emergency Use Authorization), aturan identifikasi, jalur distribusi dan rencana vaksinasi nasional.
Baca Juga : Mendagri Usul DID Diberikan untuk Program Vaksinasi
Secara paralel, juga dilakukan penyampaian berbagai kelengkapan administrasi kepada Sekretariat GAVI sesuai tenggat waktu yang diperlukan.
Pada tanggal 30 Januari 2021, Menlu Retno juga telah melakukan pembicaraan dengan CEO GAVI, Seth Berkley, membahas berbagai isu vaksin multilateral, termasuk kekhawatiran berkembangnya vaksin nasionalisme. Jika hal ini terus terjadi, maka dikhawatirkan akan berdampak pada upaya dunia melakukan kerja sama melalui jalur multilateralisme.
Isu alokasi vaksin ini juga dibahas dalam pertemuan COVAX-AMC Engagement Group yang dipimpin oleh Ketua Bersama, yaitu Menlu RI, Menteri Kesehatan Ethiopia dan Menteri Pembangunan Internasional Kanada pada 27 Januari 2021.
Proses panjang diperolehnya vaksin multilateral melalui Covax Facilities ini dimulai sejak penyampaian joint letter Menlu dan Menkes kepada CEO GAVI, yang berupa Expression of interest/EoI bergabungnya Indonesia di dalam Covax AMC92. EoI secara langsung disampaikan pada kunjungan Menlu dan MenBUMN ke Jenewa, Oktober 2020.
Proses ini terus dikawal melalui kerja sama dan kolaborasi berbagai instansi di Indonesia yaitu Kemkes, Kemen BUMN; Kemkeu, BPOM dan Kemlu.
Diplomasi Indonesia akan terus memastikan berbagai komitmen pasokan vaksin baik dari jalur bilateral dan multilateral untuk mendukung kelancaran proses vaksinasi nasional.(*)
