VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan keterlibatan individu dan korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Prabowo menegaskan, pemerintah akan mencabut izin usaha perusahaan yang terbukti melanggar hukum.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bertajuk 2 Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Prabowo meminta kepolisian, kejaksaan, Kementerian Kehutanan, TNI, dan unsur intelijen bekerja sama menyelidiki penyebab karhutla, termasuk dugaan keterlibatan korporasi dan pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran.
“Saya minta kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Kehutanan, dibantu TNI, dibantu intelijen untuk selidiki karena ternyata banyak korporasi-korporasi ikut bertanggung jawab. Rakyat juga menangkap berbagai oknum yang sengaja membakar, yang bisa kita anggap ini adalah terorisme lingkungan,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, karhutla tidak dapat dipandang semata-mata sebagai fenomena alam. Pemerintah perlu mendalami dugaan unsur kesengajaan dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat, mengingat dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Ia bahkan menyebut pembakaran hutan dan lahan sebagai kejahatan serius yang membahayakan jutaan warga. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara masif dan disertai penegakan hukum yang tegas.
“Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan karena apa yang mereka lakukan membahayakan kesehatan jutaan rakyat kita. Kita tidak boleh menganggap ini remeh, kita akan sekarang masif menangani itu, tapi kita juga akan mengusut sampai tuntas dan kali ini maaf, kita tidak bisa lagi bertindak dengan biasa-biasa saja,” tegasnya.
Prabowo menekankan, penindakan harus didasarkan pada bukti yang jelas dan dilakukan sesuai ketentuan hukum. Jika pelanggaran terbukti, pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi, termasuk mencabut izin perusahaan yang bertanggung jawab.
“Kalau bukti sudah jelas, kita akan bertindak, kita akan cabut semua izin perusahaan-perusahaan yang melanggar. Bagi negara-negara tertentu yang suka menghina bangsa Indonesia, pada saatnya kita akan buka perusahaan-perusahaan,” ungkapnya.
Prabowo Ajak Seluruh Elemen Bangsa Jaga Persatuan
Selain menyoroti penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan, Prabowo mengingatkan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia.
Ia menyebut sejarah Indonesia menunjukkan bahwa bangsa ini berulang kali menghadapi pemberontakan, kerusuhan, upaya adu domba, dan berbagai tekanan. Namun, menurutnya, Indonesia mampu mempertahankan keutuhan nasional karena masyarakat dan para pemimpinnya tetap mengutamakan persatuan.
Prabowo menegaskan bahwa politik persatuan menjadi salah satu prinsip yang dijalankannya dalam memimpin pemerintahan. Ia mengajak seluruh elemen bangsa mengesampingkan perbedaan demi kepentingan rakyat.
“Rakyat kita semakin pandai, pemimpin-pemimpin kita di ujungnya akan menjaga persatuan dan itulah yang sekarang saya jalankan, politik saya adalah politik persatuan nasional, saya ingin merangkul semua kekuatan. Marilah kita tanamkan perbedaan-perbedaan kita, marilah kita bersatu untuk kepentingan yang besar, kepentingan rakyat Indonesia hidup sejahtera,” tuturnya.
Kepala Negara juga mengajak masyarakat menjaga kehidupan yang damai dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan sikap saling menghormati di tengah keberagaman agama, suku, bahasa, adat istiadat, dan budaya.
Menurut Prabowo, perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang harus dipelihara bersama, bukan menjadi alasan untuk terpecah belah.
“Rakyat Indonesia hidup damai, rakyat Indonesia hidup dalam suasana Pancasila, suasana saling menghormati, saling mendukung, saling mengasihi. Kita berbeda agama, mari kita jaga semua agama. Kita berbeda suku, mari kita menjaga semua suku, kita hormati semua suku. Berbeda bahasa daerah, kita jaga semua adat, semua budaya daerah. Perbedaan adalah kekayaan, menghormati adalah mulia,” pungkas Prabowo.
Dalam sidang kabinet tersebut, Prabowo menekankan dua hal penting, yakni penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang merusak lingkungan serta upaya menjaga persatuan nasional.
Pemerintah dituntut melindungi masyarakat dari dampak karhutla sekaligus memastikan keberagaman tetap menjadi kekuatan bangsa. (rnm)
