VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tingginya jumlah balita yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026, tercatat 70.239 kasus ISPA pada anak di bawah lima tahun dari total 311.363 kasus di tujuh provinsi terdampak.
Puan meminta pemerintah mempercepat penanganan karhutla sekaligus memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan dan layanan kesehatan yang memadai selama bencana berlangsung hingga masa pemulihan.
“Bagi orang tua, anak yang mengalami gangguan kesehatan, termasuk masalah pernafasan menghadirkan kecemasan yang sangat dekat dan mendesak,” kata Puan, dikutip Kamis (22/10/2026).
Menurut Puan, pemerintah perlu mengambil keputusan yang memastikan keselamatan anak menjadi prioritas, termasuk menyediakan dukungan kesehatan bagi keluarga terdampak kabut asap.
“Pemerintah perlu menjawab keadaan tersebut dengan keputusan yang memberi kepastian bahwa keselamatan anak mendapat perhatian penuh dan dukungan tersedia selama dibutuhkan,” tuturnya.
"Setiap orang tua ingin melihat anaknya bisa menjalankan aktivitas dengan nyaman, tidur dengan tenang, dan kembali bermain. Harapan yang sederhana ini perlu menjadi perhatian utama kita dalam menentukan langkah penanganan,” imbuh Puan.
Ia juga menekankan penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui pemadaman api. Perlindungan terhadap anak dari paparan kabut asap, menurutnya, perlu menjadi bagian utama dari upaya penanggulangan bencana.
“Selain proses pemadaman api yang masif, Pemerintah perlu menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan bersama dalam penanganan Karhutla. Perlindungan anak dari kabut asap yang ditimbulkan Karhutla harus menjadi komitmen nasional,” tegasnya.
Puan meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi keluarga terdampak dalam menentukan prioritas wilayah penanganan dan penggunaan sumber daya, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk melindungi anak-anak mereka.
“Laporan kasus pada balita yang cukup banyak perlu diikuti komitmen yang berlanjut sampai masa pemulihan. Pemerintah pusat dan daerah perlu menjaga dukungan agar kebutuhan anak yang masih berlangsung tetap memperoleh perhatian ketika keadaan udara mulai membaik dan aktivitas masyarakat berangsur kembali,” papar Puan.
Kekhawatiran terhadap dampak jangka panjang karhutla juga disampaikan Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI). Lembaga tersebut mengingatkan potensi lost generation atau hilangnya potensi satu generasi akibat paparan asap yang berulang sejak usia dini.
Dalam laporan Karhutla 2026: From Situation Analysis to Action Plan yang dihimpun PFI bersama Yayasan Amanah Daya Nusantara, Center for Policy and Public Management SBM ITB, dan Rumah Zakat, disebutkan bahwa paparan asap karhutla pada 1997 berdampak terhadap tumbuh kembang anak.
Laporan tersebut menyebut janin dan anak yang terpapar asap karhutla pada 1997 tumbuh 3,3 sentimeter lebih pendek pada usia 17 tahun. Peristiwa yang sama juga dikaitkan dengan 15.600 kematian bayi.
PFI mengingatkan paparan asap karhutla yang terjadi berulang dapat memengaruhi kecerdasan, produktivitas, dan kualitas hidup anak dalam jangka panjang.
Menanggapi risiko tersebut, Puan mengatakan anak-anak merupakan kelompok rentan dalam situasi bencana sehingga membutuhkan bantuan orang dewasa, terutama ketika mengalami gangguan kesehatan.
“Kita ketahui bersama, anak-anak adalah kelompok yang paling rentan dalam bencana. Mereka juga tidak berdaya tanpa bantuan orang dewasa sehingga membutuhkan pertolongan saat mengalami krisis kesehatan,” sebutnya.
“Maka dalam menghadapi dampak Karhutla, kita perlu memastikan penanganannya dilakukan dengan sungguh-sungguh serta memastikan anak tetap memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang dengan baik,” lanjut Puan.
Puan juga mendorong pemerintah mendengarkan pengalaman keluarga terdampak untuk mengevaluasi penanganan karhutla. Menurutnya, orang tua dapat memberikan gambaran mengenai hambatan dalam melindungi anak, memperoleh layanan kesehatan, dan mempertahankan penghidupan.
“Pengalaman tersebut perlu digunakan untuk menentukan dukungan yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, ia meminta pemerintah menyampaikan informasi yang jelas mengenai kondisi anak terdampak dan langkah pemulihan yang tersedia. Informasi tersebut diharapkan membantu keluarga memahami kondisi kesehatan serta pilihan pertolongan tanpa menimbulkan kesimpulan yang belum didukung pemeriksaan.
Puan turut menekankan pentingnya penyediaan fasilitas medis dan kemudahan akses pengobatan bagi masyarakat terdampak karhutla.
“Penyediaan peralatan medis yang memadai bagi masyarakat terdampak Karhutla adalah sebuah keniscayaan,” tukasnya.
Ia juga meminta pemerintah memastikan korban karhutla tidak terbebani biaya pengobatan dan layanan BPJS Kesehatan tetap dapat diakses tanpa hambatan.
“Jangan sampai para korban Karhutla ini menanggung beban ganda. Pastikan layanan BPJS bagi masyarakat terdampak tidak ada hambatan,” pesan Puan.
Puan mengatakan pimpinan DPR akan menghimpun hasil pengawasan komisi-komisi terkait untuk mengawal keputusan dan dukungan pemerintah dalam menangani karhutla.
“Dan tentunya perlindungan anak yang tetap terjaga sepanjang penanganan Karhutla harus menjadi komitmen kita bersama. Kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga masa depan anak-anak,” tambahnya.
Selain balita, kelompok lanjut usia (lansia) juga terdampak gangguan pernapasan akibat karhutla. Kementerian Kesehatan mencatat 49.634 kasus ISPA pada kelompok tersebut.
Karhutla dilaporkan terjadi di 65 kabupaten/kota yang tersebar di tujuh provinsi, yakni Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
“Pemerintah juga perlu memberi pendampingan dan bantuan kepada para orang tua yang anaknya sakit akibat paparan kabut asap. Kemudian dukungan untuk tenaga kesehatan, serta petugas dan relawan yang terus membantu penanganan Karhutla,” tutup Puan. (af)
