VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, menandai dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi ini digelar sebagai bentuk desakan keras agar pemerintah mengambil langkah konkret mengatasi krisis iklim yang dinilai kian menggerus daya beli dan kualitas hidup masyarakat.
Dalam aksi tersebut, Greenpeace membentangkan dua spanduk bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” dibentangkan menghadap ke utara (Istana Merdeka), sementara spanduk bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” dibentangkan menghadap ke selatan.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait menegaskan bahwa bencana ekologis seperti karhutla, banjir bandang, hingga cuaca ekstrem tidak hanya merusak lingkungan.
Tetapi juga memicu kenaikan harga pangan dan menekan ekonomi kelompok pekerja rentan, seperti nelayan, pengemudi ojek daring, serta pekerja lepas.
Greenpeace Indonesia menggaungkan suara masyarakat, mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat.
“Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi. Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan,” kata Jeanny Sirait.
Ia menyebutkan kabut asap berkepanjangan adalah salah satu contoh nyata bagaimana krisis ekologis membebani kehidupan masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga aktivitas ekonomi sehari-hari.
Ia menilai, masyarakat justru semakin terhimpit oleh kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja.
“Padahal, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan riset terbaru kami malah menunjukkan sebaliknya. Pemerintah gagal untuk menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” lanjutnya.
Dalam riset terbarunya bertajuk Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah, Greenpeace memetakan dampak di tiga kawasan aglomerasi Pulau Jawa (Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul).
Hasil riset mencatat dampak krisis iklim paling kuat menekan pola konsumsi dan biaya pangan (41%), produktivitas serta pendapatan (39%), serta akses tempat tinggal dan transportasi (20%).
Ketua Tim Kampanye Sosial & Ekonomi Greenpeace Indonesia Atha Rasyadi turut mengkritik klaim capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45% pada paruh pertama 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD.
“Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat. Ketika pemerintah terus membanggakan angka pertumbuhan, mengorbankan lingkungan secara serampangan, yang pada akhirnya masyarakat justru harus menanggung semua dampaknya,” kata Atha.
Atha melanjutkan hal tersebut tidak bisa didiamkan ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang apalagi dengan eksploitasi alam secara serakah, sementara masyarakat dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup.
Riset tersebut membeberkan bahwa demi bertahan hidup, sebanyak 57,34% responden terpaksa memangkas pengeluaran non-esensial (menghemat Rp50.000–Rp1.000.000/bulan), 56,79% mengambil pekerjaan sampingan/usaha baru (menambah Rp500.000–Rp2.500.000/bulan), 38,78% menanam kebutuhan pokok di rumah, dan 17,73% mengembangkan produksi pangan mandiri.
Greenpeace juga menyayangkan alokasi anggaran negara yang justru dinilai tidak bijak, seperti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang berdampak pada inflasi harga pangan serta adanya pemangkasan anggaran penanggulangan bencana di tengah eskalasi krisis.
“Temuan dan rekomendasi dalam riset Besok Harga Naik! dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan iklim yang berpihak pada masyarakat. Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim. Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?” tandas Jeanny. (af)
