VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kenaikan anggaran dan biaya operasional aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh berhenti di serapan dana. Setiap tambahan biaya harus diikuti peningkatan produktivitas dan kualitas pelayanan yang bisa diukur oleh masyarakat.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan mendorong Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperkuat kebijakan efisiensi ASN yang berorientasi pada hasil. Menurutnya, efisiensi tidak boleh dimaknai sebatas penghematan anggaran atau pengurangan biaya operasional.
“Jangan sampai anggaran meningkat, tetapi produktivitas aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat justru tidak mengalami perbaikan,” kata pria yang akrab disapa Aher, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Aher menyebut efisiensi justru harus menjadi instrumen agar setiap sumber daya negara, baik anggaran, waktu, maupun tenaga aparatur, menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode itu menilai reformasi birokrasi harus mengubah paradigma kerja ASN, dari sekadar menjalankan rutinitas administratif menjadi aparatur yang produktif, profesional, dan mampu memberikan hasil terukur.
Ia juga mengingatkan bahwa efisiensi tidak boleh dilakukan secara serampangan hingga mengurangi kapasitas pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Efisiensi harus diarahkan pada penghapusan pemborosan, penyederhanaan proses kerja, penguatan koordinasi, dan optimalisasi sumber daya.
Aher mendorong BKN membangun sistem manajemen ASN berbasis kinerja dan hasil. Pengelolaan aparatur perlu didukung indikator produktivitas yang jelas, evaluasi kinerja objektif, dan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi serta masyarakat.
Pengukuran efisiensi lewat perbandingan biaya dan keluaran, menurut Aher, perlu dilengkapi penilaian atas kualitas hasil, dampak program, dan kepuasan masyarakat. Dengan begitu, pemerintah dapat menilai apakah anggaran menghasilkan keluaran yang sepadan atau lebih besar.
Anggota Fraksi PKS DPR RI periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II itu juga meminta pemerintah membangun budaya kerja yang mengedepankan profesionalisme, integritas, inovasi, kolaborasi, dan orientasi pada hasil. Pemanfaatan teknologi digital, penyederhanaan prosedur administrasi, dan evaluasi berkala program serta kinerja aparatur perlu diperkuat.
Peningkatan produktivitas, kata Aher, harus disertai pengembangan kapasitas ASN melalui pelatihan relevan, penempatan pegawai sesuai kompetensi, serta sistem penghargaan dan evaluasi yang adil. Ia berharap BKN bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memperkuat sinergi membangun birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
