VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kemajuan dalam agenda legislasi.
Namun, ia menyoroti persoalan implementasi kebijakan, terutama terkait penyelesaian regulasi turunan dan tata kelola data nasional.
Rieke mendesak pemerintah mempercepat pelaksanaan undang-undang agar visi pembangunan yang berlandaskan konstitusi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan Rieke saat menjadi narasumber dalam Dialektika Demokrasi bertema “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat Hingga Kemandirian Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Menurut Rieke, evaluasi pemerintahan tidak cukup hanya mengukur pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik.
Arah pembangunan juga harus mengacu pada amanat Pembukaan UUD 1945 untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
“Maju itu belum tentu ada keadilan dan ada kemakmuran,” ujarnya, mengingatkan bahwa kemajuan pembangunan perlu disertai pemerataan kesejahteraan.
Ia menilai pemenuhan hak masyarakat atas pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial, perlindungan hukum, serta lingkungan hidup yang baik harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional.
Dalam hal tersebut, Rieke menyebut DPR memiliki tanggung jawab melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan agenda pembangunan berjalan sesuai tujuan.
Salah satu persoalan yang disoroti ialah belum optimalnya penggunaan data akurat dalam perencanaan pembangunan. Menurut dia, data nasional harus mampu menggambarkan kondisi nyata serta potensi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
"Ketika perencanaan pembangunan kita tidak berbasis pada data yang akurat, tidak mungkin pembangunan itu berjalan dengan baik,” katanya.
Rieke menyambut kebijakan Satu Data Indonesia sebagai kemajuan penting. Namun, ia menekankan perlunya percepatan penyusunan aturan pelaksanaan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara optimal.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga menyoroti lambannya penyelesaian regulasi turunan sejumlah undang-undang, termasuk yang berkaitan dengan Satu Data Indonesia, reforma agraria, dan perlindungan ketenagakerjaan.
Menurut Rieke, keterlambatan regulasi berisiko menghambat pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati pemerintah dan DPR.
Ia mempertanyakan bagaimana visi presiden dapat diwujudkan apabila perangkat hukum yang dibutuhkan belum tersedia atau belum tuntas.
Dalam bidang ekonomi kerakyatan, Rieke menilai program Koperasi Desa Merah Putih dan pemenuhan gizi masyarakat memiliki landasan yang relevan dengan cita-cita pembangunan nasional.
Meski demikian, ia meminta pemerintah memperbaiki tata kelola program agar tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik atau penyaluran bantuan.
“Saya tidak anti kritik, tetapi jangan cuma menjadi tukang kritik tanpa solusi,” ujarnya.
Rieke juga mengingatkan pentingnya menempatkan koperasi dalam kerangka demokrasi ekonomi serta memastikan kebijakan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan hukum.
Ia menilai setiap program perlu memiliki dasar regulasi yang jelas dan tidak saling bertentangan.
Karena itu, sinkronisasi peraturan presiden, instruksi presiden, dan instrumen hukum lainnya dinilai penting untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat dijalankan secara efektif.
Selain regulasi, Rieke menyoroti pengendalian data dan ekosistem digital pemerintah. Menurut dia, pengelolaan data strategis negara tidak boleh terfragmentasi karena dapat memengaruhi efektivitas pelayanan publik dan kedaulatan nasional.
Ia mendorong penguatan koordinasi serta kendali pemerintah atas sistem data digital. Rieke menegaskan, keberhasilan pembangunan bergantung pada keselarasan visi konstitusional, kepastian hukum, akurasi data, dan pelaksanaan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. (af)
