VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan bahwa skema bantuan pemerintah serta insentif fiskal bagi pemerintah daerah (Pemda) berprestasi pada Tahun Anggaran (TA) 2027 dipastikan tetap dialokasikan.
Kepastian tersebut disampaikan Mendagri atas perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian usai mendampingi Presiden Prabowo menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
“Sesuai perintah dari Bapak Presiden kepada saya tadi di luar ‘Umumkan! Bahwa insentif fiskal (untuk TA 2027) tetap ada’,” kata Mendagri di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Mendagri membeberkan, berdasarkan hasil koordinasi bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara, pemerintah pusat menyiapkan total anggaran sebesar Rp2 triliun untuk TA 2027.
Skema tersebut akan dibagi proporsional, yaitu Rp1 triliun dialokasikan sebagai bantuan pemerintah melalui Kemendagri, dan Rp1 triliun sebagai insentif fiskal yang disalurkan Kementerian Keuangan.
Sistem penyaluran bantuan pemerintah tersebut dilakukan berbasis kompetisi prestasi antardaerah.
Sepanjang tahun 2026, Kemendagri menyelenggarakan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi yang dibagi dalam tiga gelombang dan enam regional wilayah.
“Jadi ada enam kalau kita. Dan kita pecah menjadi tiga gelombang. Jadi tiga gelombang, nanti apa kategori yang diperlombakan? Mulai dari penanganan inflasi yang terbaik, kemudian penanganan sampah yang terbaik, kemudian penurunan kemiskinan, stunting,” tambah Mendagri.
Pada gelombang pertama tahun 2026, perlombaan mencakup empat kategori: Penurunan Tingkat Pengangguran, Creative Financing, Pengendalian Inflasi, serta Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting untuk jenjang kabupaten, kota, dan provinsi.
Sebagai imbalan prestasi, Pemda pemenang peringkat I berhak mengantongi bantuan sebesar Rp3 miliar, peringkat II mendapat Rp2 miliar, dan peringkat III sebesar Rp1 miliar.
“Nah jadi kami sudah laksanakan. Tinggal menunggu yang batch ketiga sebentar lagi,” tuturnya.
Selain mengesahkan kepastian insentif Pemda, Presiden Prabowo Subianto yang membuka Rakornas TPAKD secara resmi turut meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).
Pembentukan DNKK menandai pergeseran fokus pemerintah dari sekadar perluasan akses layanan keuangan menuju peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga secara menyeluruh.
Prosesi peresmian DNKK ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo dengan didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Suahasil Nazara, Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Ketua DK OJK Friderica Widyasari Dewi, serta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti. (af)
