VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Anggota DPR RI Andre Rosiade menilai program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama siswa dan orang tua di daerah.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelaksanaan program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut wajib terus dievaluasi secara ketat pada aspek keamanan pangan, sistem pengawasan dapur, hingga kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).
Pandangan tersebut disampaikan Andre saat membahas evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
“Kalau di Jakarta mungkin ramai penolakan (MBG). Namun, ketika saya berkeliling ke daerah pemilihan dan berbagai provinsi, saya bertemu dengan siswa serta masyarakat yang justru membutuhkan MBG,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Andre menceritakan pengalamannya saat mendampingi Presiden Prabowo meresmikan jembatan darurat pascabencana di Sumatera Barat pada Desember 2025, di mana anak-anak sekolah dasar secara langsung menyampaikan harapan agar segera mendapatkan fasilitas program MBG.
Meski mendorong keberlanjutan program, Andre secara khusus menyoroti timbulnya kasus keracunan makanan di sejumlah wilayah.
Ia menegaskan, Badan Gizi Nasional (BGN) serta vendor penyedia makanan harus ditindak tegas jika terbukti lalai menjalankan standar higienitas pengolahan, penyimpanan, dan distribusi pangan.
Guna mencegah kejadian serupa, Politisi Partai Gerindra tersebut mengusulkan pemanfaatan teknologi pengawasan modern di dapur penyedia MBG, seperti kamera pengawas (CCTV) yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
“Kalau ada pelanggaran SOP, harus segera diketahui dan ditindaklanjuti. Keamanan makanan bagi anak-anak harus menjadi prioritas,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Andre membeberkan bahwa jangkauan penerima manfaat MBG saat ini telah menembus sekitar 59 juta orang.
Besarnya cakupan tersebut menurutnya harus diimbangi dengan mutu layanan dan ketepatan sasaran, terutama untuk menekan angka prevalensi stunting nasional yang masih berada di kisaran 19 persen dan Sumatera Barat sebesar 24 persen.
Ia berharap evaluasi menyeluruh pada dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo dapat melahirkan sistem penyelenggaraan MBG yang jauh lebih aman, terawasi, dan memberikan dampak nyata bagi kesehatan anak-anak sekolah.
“Program ini harus terus diperbaiki. Kekurangan harus dibenahi, pengawasan harus diperketat, dan standar operasional harus dipatuhi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Andre. (af)
