VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan mengatakan pemerintah memperkuat dukungan bagi guru madrasah, santri, dan pesantren selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Penguatan tersebut mencakup peningkatan akses pendidikan profesi, tunjangan guru, bantuan pendidikan, layanan kesehatan, hingga pembenahan kelembagaan pesantren.
"Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Agama memastikan guru madrasah, santri, dan pesantren yang lama belum tersentuh afirmasi kebijakan secara optimal kini mendapat pengakuan dan dukungan yang setara," ujar Syahganda di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah peningkatan jumlah peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) di lingkungan Kementerian Agama.
Jumlah peserta program itu meningkat dari 29.933 orang pada 2024 menjadi 206.411 orang pada 2025.
Pada periode yang sama, tunjangan guru non-ASN naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Menurut Syahganda, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat pengakuan profesionalitas guru sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.
"Peran guru ini penting dalam membangun kualitas pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan akhlak peserta didik," ujar Syahganda.
Pemerintah juga memberikan dukungan bagi santri dan siswa madrasah melalui bantuan pendidikan.
Sepanjang 2025–2026, pemerintah menyalurkan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah senilai Rp7 triliun bagi anak-anak pesantren dan mahasiswa.
Selain itu, program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau lebih dari tiga juta siswa dan santri. Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis dilaporkan menjangkau 6,3 juta siswa madrasah dan santri.
Syahganda mengatakan berbagai program tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan ekonomi yang berpotensi mengganggu keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga sederhana.
"Dengan dukungan biaya pendidikan, layanan kesehatan, dan pemenuhan gizi, anak-anak dari keluarga sederhana diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka," kata Syahganda.
Di bidang kelembagaan, pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Pesantren pada Maret 2026 setelah usulan pembentukannya diajukan sejak 2019. Kehadiran direktorat jenderal tersebut ditujukan untuk memperkuat pengelolaan pendidikan pesantren, perlindungan santri, serta kemandirian ekonomi.
Menurut Syahganda, pembentukan lembaga itu memberikan ruang kelembagaan khusus bagi sekitar 42 ribu pondok pesantren di Indonesia. Pesantren diharapkan tidak hanya berperan sebagai tempat pendidikan agama, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia dan kehidupan sosial masyarakat.
Syahganda menegaskan, rangkaian kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi santri dan siswa madrasah yang mampu bersaing, memiliki akhlak yang baik, serta menghargai keberagaman. (af)
