VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pemerintah menjajaki penyiapan lulusan sekolah vokasi bidang pertambangan serta minyak dan gas (migas) untuk mengisi peluang kerja pekerja migran Indonesia (PMI) di Suriname dan Guyana. Penjajakan itu diusulkan Menteri P2MI Mukhtarudin, Kamis (22/10/2026), berdasarkan siaran pers Kementerian P2MI.
Mukhtarudin mengusulkan pemanfaatan lembaga pendidikan dan pelatihan, termasuk sekolah yang berfokus pada pertambangan serta migas, untuk menyiapkan calon PMI dengan kompetensi yang dibutuhkan.
“Lulusan pendidikan vokasi tentu berpotensi dan diarahkan untuk mengikuti pelatihan lanjutan, sertifikasi kompetensi, dan proses penyiapan penempatan melalui Migrant Center,” tandas Menteri Mukhtarudin.
Duta Besar RI untuk Suriname Agus Priono melihat peluang penempatan PMI di sektor perkebunan, perkayuan, pertambangan, serta migas di dua negara itu. Ia menyebut peluang tersebut perlu didukung pemetaan kebutuhan tenaga kerja.
“Kami melihat ada peluang penempatan Pekerja Migran di Suriname dan Guyana, khususnya di sektor perkebunan, perkayuan, pertambangan, serta minyak dan gas. Karena itu, diperlukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja dan pemutakhiran data agar peluang ini dapat ditindaklanjuti melalui penempatan Pekerja Migran yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” pungkas Agus Priono.
Agus menyebut Suriname salah satu negara tujuan penempatan PMI terbesar di Karibia. Dari 689 warga negara Indonesia (WNI) di sana, 560 di antaranya PMI yang mayoritas bekerja di perkebunan, perkayuan, perikanan, dan pertambangan.
“Teman-teman kita di Suriname mayoritas bekerja di sektor perkebunan, perkayuan (molding/penggergajian), perikanan, serta pertambangan. Menariknya, banyak pekerja kita yang sebelumnya bekerja di Solomon dan Papua Nugini kemudian diboyong oleh perusahaan terkait saat mereka membuka usaha di Suriname,” ujar Agus.
Namun, catatan terakhir SISKOP2MI hanya mencatat 169 PMI di Suriname pada 2022 hingga 2023 dan 61 PMI di Guyana pada 2021 hingga 2023. Agus menyebut masih banyak PMI berangkat perseorangan sehingga belum tercatat di sistem resmi. Mukhtarudin meminta Agus membantu memperbarui data tersebut.
“Mengingat data tersebut merupakan catatan terakhir yang tersedia, kami memandang perlu adanya pemutakhiran data dan informasi mengenai keberadaan Pekerja Migran di kedua negara. Kami mengharapkan dukungan Bapak Duta Besar untuk membantu memperoleh informasi terbaru mengenai jumlah dan kondisi Pekerja Migran sebagai dasar penguatan kebijakan penempatan dan pelindungan ke depan,” tutur Menteri Mukhtarudin.
Berdasarkan data SISKOP2MI periode Januari hingga 19/10/2026, Kementerian P2MI memfasilitasi 297.450 layanan penempatan secara nasional, yang masih didominasi Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Jepang, dan Singapura.
