JAKARTA, AKUUPDATE.ID – Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (ASPATAKI) Saiful Mashud, Menyebutkan banyak pemerintah daerah yang belum siap melakukan pelatihan bagi Calon pekerja migran Indonesia (CPMI) kususnya di daerah NTB.
Banyakanya calon pekerja migran indonesia (CPMI) dari NTB yang Ikut pelatihan di Malang jawa timur karena pemerintah daerah beralasan tidak punya anggaran.
Saiful Mashud Menjelaskan ‘’anggaran untuk melakukan pelatihan kerja di dapat dari APBN dan APBD di wilayah tersebut artinya bagi CPMI di NTB tidak harus jauh jauh melakukan pelatihan di Malang Jawa timur’’.Ungkap Saiful Lewat Telepon Seluler kepada Jurnalis akuupdate.id Rabu,(16/6)
Baca Juga : 5 CPMI Kabur, SBMI Malang Membuat Surat Terbuka
Ia menegaskan jika pemerintah NTB telah malakukan sebagaimana mestinya tidak ada lagi CPMI dari NTB yang ikut pelatihan kerja di malang ,kasus di (PT CKS) dan (BLK – LN) tidak akan terjadi.
‘’Orang NTB sebenarnya tidak ingin melakukan perjalanan jauh hanya untuk ikut pelatihan kerja, karena di bebani kewajiban pelaksanaan pelatihan’’. Katanya
‘’Kalau sekarang ini pola penempatan mulai dari medical,paspord,pelatihan itu sudah di tanggani pemerintah daerah, PT itu tidak perlu menampung dan melatih hanya cukup menempatkan’’. Lanjut Saiful
Baca Juga : Temukan 101 CPMI, Kemnaker Akan Dalami Rekrutmen BLKLN CKS
‘’Karena pemerintah tidak melakukan tugasnya,dan seharusnya pemerintah melakukan tugasnya BLK CKS yang sudah bertahun tahun dan sudah melatih ribuan CPMI NTB dan ribuan PMI dari NTB sudah berangkat dan sukses apakah sebanding dengan 5 CPMI yang jatuh’’. Tegas Saiful
‘’5 CPMI yang jatuh ini karena dipengaruhi oleh sponsor dan ada voice chat yang mengajak kabur 5 CMPI ini dan sekarang voice chat yang mengajak kabur telah di selidiki oleh pihak POLRESTA Malang’’. Katanya
Menurut Saiful Mashud PMI sekarang telah menjadi korban oleh pemerintah ‘’seharusnya CPMI ini melakukan pelatihan kerja dengan gratis tapi sekarang mereka harus membayar Rp 7.700.000.00.
Baca Juga : (PT CKS) akan kooperatif mengikuti proses hukum terkait kaburnya lima CPMI dari BLK
‘’Untuk pelangaran pelangaran yang di lakukan PT CKS dan BLK-LN telah di tanggani oleh KEMNAKER dan dinas provinsi jawa timur. Untuk kapasitas BLK – LN sangat memenuhi standar. Katanya
‘’Tolonglah kita yang selama ini sudah ribuan orang membantu warga NTB yang ingin bekerja di luar negri untuk di support bahwa P3MI ini mitra pemerintah. Ketika pemerintah tidak melaksanakan pelatihan kita masih bantu’’. Jelas Saiful
Baca Juga : 5 CPMI Kabur ,SBMI Malang Membuat Surat Terbuka
Ia juga menyerukan kepada seluruh perusahaan penempatan PMI (P3MI) agar benar benar memperhatikan kesehatan, kesejahteraan dan keadilan bagi CPMI.(red)
