VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap bahwa Satuan Tugas (Satgas) Pangan mulai memanggil 212 produsen beras yang diduga melakukan pelanggaran dalam distribusi dan penjualan beras premium.
Pemanggilan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan dugaan praktik dagang yang merugikan konsumen hingga Rp99,35 triliun per tahun.
“Ada 212 merek. Mulai hari ini pemanggilannya oleh Satgas Pangan,” ujar Amran dalam peringatan Hari Krida Pertanian di Jakarta, Senin (30/6/2025).
Mentan menjelaskan, produsen yang dipanggil terindikasi melanggar ketentuan mutu, berat bersih, dan harga eceran tertinggi (HET) dalam penjualan beras premium.
Temuan ini diperoleh dari hasil pengecekan lapangan di pasar-pasar di 10 provinsi besar Indonesia.
“Kami cek kualitas, timbangan, dan HET-nya. Ternyata banyak yang tidak sesuai. Ini harus ditindak,” tegasnya.
Dari total 268 merek yang ditelusuri Kementerian Pertanian, sebanyak 212 merek dinyatakan bermasalah.
Kasus ini telah dilaporkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut.
Amran menyatakan bahwa langkah ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menertibkan tata niaga beras demi melindungi petani dan konsumen dari praktik curang yang merugikan.
Ia pun menegaskan akan terus membela rakyat dan petani, meskipun menghadapi risiko besar.
“Kami siap diserang. Jiwa raga kami untuk Merah Putih. Kami berdiri membela rakyat dan petani,” ujarnya.
Menurut Kementan, dugaan kecurangan ini mencuat di tengah kondisi produksi padi nasional yang disebut sebagai tertinggi dalam 57 tahun terakhir, dengan stok mencapai 4,15 juta ton.
“Produksi sedang tinggi, tapi ada anomali harga dan mutu di pasar. Ini tidak boleh dibiarkan,” tambah Amran.
Pemerintah menegaskan akan terus mengawasi distribusi beras dan mengambil langkah hukum jika terbukti ada pelanggaran dalam tata niaga beras di lapangan.
