VOICEINDONESIA.CO, Surabaya: Wakil Ketua Komisi E, DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih, menyatakan, bahwa belum semua sekolah negeri di Jatim dapat menerima peserta didik difabel. Hal ini disebabkan keterbatasan tenaga pendidik yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus.
“Apabila tidak semua difabel bisa diterima di sekolah negeri dengan alasan ketiadaan guru yang sesuai dengan kondisi dan situasi mereka, itu benar,” ujar Hikmah, Kamis (10/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa sekolah inklusi yang ideal tidak cukup hanya mengandalkan guru pendamping khusus (GPK) atau guru kunjung dari SLB negeri terdekat. Harus ada juga guru tetap di sekolah tersebut yang memahami kebutuhan spesifik peserta didik difabel.
Menurutnya, jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, justru akan menjadi beban tambahan bagi anak-anak penyandang disabilitas yang hendak mengakses pendidikan.
Lebih lanjut, Hikmah mengatakan pihaknya akan terus mendorong perbaikan sistem pendidikan inklusi di Jawa Timur, apalagi saat ini DPRD sedang mempersiapkan pembahasan Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Disabilitas.
“Kita akan terus mendorong agar pendidikan inklusi bisa segera diwujudkan seoptimal mungkin di Jawa Timur,” katanya.
Ia pun berharap adanya dukungan kuat dari pemerintah provinsi serta stakeholder terkait agar percepatan pendidikan inklusi bisa segera terealisasi di berbagai wilayah Jatim.(joe)
