Cegah Data Ganda, Pemerintah Luncurkan Uji Coba Perlinsos di Banyuwangi

VOICEINDONESIA.CO, Banyuwangi - Pemerintah mulai menguji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) melalui aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi. Program ini diinisiasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) untuk memastikan bansos lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Uji coba perdana berlangsung di Desa Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, dengan peninjauan langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pejabat kementerian, pemerintah daerah, dan perwakilan Bank Dunia. Baca Juga: Pemerintah Targetkan Jutaan Lapangan Kerja Lewat Paket Ekonomi 2025 “Selama ini ada warga yang menerima bantuan sampai 10 tahun, ada yang baru 2 tahun, bahkan ada yang belum dapat sama sekali. Dengan digitalisasi, data akan lebih akurat dan penyaluran bisa adil,” ujar Gus Ipul saat berdialog dengan penerima manfaat. Sistem digital ini memungkinkan masyarakat mengajukan atau mengusulkan penerima bansos secara mandiri lewat aplikasi Perlinsos. Data yang masuk akan diproses otomatis untuk menghindari bias. Bagi warga tanpa telepon pintar, pendaftaran bisa dibantu oleh pendamping PKH, perangkat desa, RT/RW, atau tokoh setempat. Baca Juga: Industri Baja Nasional Disebut Memprihatinkan, Ini Penyebabnya Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba karena memiliki keragaman geografis-mulai pesisir, pegunungan, wilayah padat penduduk, hingga daerah dengan akses sinyal sulit—untuk menguji ketahanan sistem sebelum diterapkan secara nasional. “Kalau sistem yang memilih, tidak ada lagi subjektif. Dengan cara ini, siapa pun yang berhak bisa terdata secara adil,” tambah Gus Ipul. Sementara itu, Luhut menegaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. “Tidak boleh lagi ada penerima yang dapat dua sampai tiga bantuan sekaligus. Dengan sistem ini akan terlihat jelas siapa mendapat apa, sehingga lebih berkeadilan,” ujarnya.