VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Jawa Timur Pemberantas Korupsi (KOMJAPKOR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Rabu siang (25/6/2025). Dalam aksi tersebut mahasiswa mendesak agar KPK segera menahan anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Anwar Sadad, yang diduga terlibat dalam kasus suap dana hibah Provinsi Jawa Timur.
KOMJAPKOR menyoroti kejanggalan status hukum Anwar Sadad yang sudah ditetapkan sebagai tersangka selama lebih dari satu tahun, namun belum juga ditahan.
"Ini adalah bukti nyata bahwa hukum di Indonesia masih tunduk pada kuasa politik dan belum berpihak kepada keadilan," kata KOMJAPKOR dalam keterangan tertulisnya.
Baca Juga: KPK Perluas Investigasi Dugaan Kasus Pemerasan RPTKA ke Seluruh Indonesia
Dalam aksi yang dimulai sekitar pukul 13.30 WIB, massa membawa spanduk, poster, dan alat peraga bertuliskan kritik keras terhadap KPK dan Partai Gerindra. Para mahasiswa menilai KPK bersikap pasif dan tidak transparan dalam menyampaikan perkembangan penyidikan kasus tersebut, sehingga dinilai membuka celah bagi manipulasi dan intervensi politik.
Koordinator aksi, Mike menyampaikan empat tuntutan kepada KPK dan Partai Gerindra.
Pertama, KPK harus segera menahan Anwar Sadad.
Kedua, KPK diminta membuka perkembangan penyidikan kepada publik secara transparan.
Ketiga, Partai Gerindra diminta menghentikan sementara Anwar Sadad dari seluruh jabatan politik.
Keempat, KPK diminta memperluas penyidikan dengan menelusuri aliran dana, aset, dan pihak-pihak lain yang terlibat.
Baca Juga: KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji
"Jika tuntutan ini diabaikan, kami siap mengambil langkah-langkah konstitusional, termasuk aksi lanjutan yang lebih besar," tegas Mike dalam orasinya.
Partai Gerindra juga turut menjadi sorotan karena dinilai tidak mengambil langkah tegas terhadap kadernya yang telah berstatus tersangka. KOMJAPKOR menyebut, diamnya partai menunjukkan abainya lembaga politik terhadap integritas dan kepercayaan publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari KPK maupun Partai Gerindra terkait aksi dan tuntutan yang disampaikan para mahasiswa.
