Food Station Tersandung Kasus Beras Oplosan, Pramono Minta Pengawasan Diperketat

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo menyayangkan temuan beras oplosan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Food Station Tjipinang Jaya yang sudah telanjur beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat. “Kalau bisa ditarik (beras oplosannya), saya minta untuk ditarik. Tapi ini kan persoalannya, mungkin sudah dikonsumsi,” ujar Pramono saat ditemui di Jakarta Selatan, Senin (4/8/2025). Pramono menekankan agar kejadian ini menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Baca Juga: Polri Sapa PMI Hong Kong, Serap Aspirasi dan Beri Edukasi Hukum  Ia meminta jajaran direksi BUMD untuk mengedepankan tata kelola yang profesional dan menjunjung tinggi integritas. “BUMD adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Maka, akuntabilitas dan integritas harus menjadi fondasi utama,” tegasnya. Meski sejumlah pejabat Food Station telah ditetapkan sebagai tersangka, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan distribusi pangan bagi masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Baca Juga: Sertifikasi Halal Buka Peluang Ekspor bagi Produk UMK Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim, menyatakan pemerintah daerah akan memprioritaskan kelancaran distribusi bahan pangan melalui Food Station. “Asprekeu (Asisten Perekonomian dan Keuangan) dan kepala BUMD saat ini intens memastikan distribusi bahan pangan yang menjadi tanggung jawab Food Station tidak terganggu,” kata Chico. Pemprov DKI juga mendukung penuh langkah hukum yang tengah diambil oleh Bareskrim Polri terkait kasus tersebut.