Imigrasi Jaring 62 WNA Pelanggar Aturan di Bali

VOICEINDONESIA.CO, Denpasar – Operasi skala besar bertajuk Patroli Keimigrasian Dharma Dewata ini menjadi bukti nyata keseriusan otoritas dalam menjaga kedaulatan hukum di Pulau Dewata. Langkah preventif dan represif ini menyisir berbagai titik yang dianggap rawan guna memastikan tidak ada ruang bagi warga asing yang mencoba bermain-main dengan regulasi di Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Felucia Sengky Ratna, menjelaskan bahwa operasi ini dilakukan secara komprehensif di berbagai lini yang berlangsung pada Selasa (05/05/2026).

“Patroli ini menyasar titik rawan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Denpasar, dan Singaraja. Fokus patroli meliputi pengawasan terhadap WNA yang melampaui batas izin tinggal (overstay), pemberian data palsu untuk perolehan visa, hingga perlindungan izin tinggal untuk aktivitas ilegal seperti bekerja tanpa izin, keterlibatan dalam investasi fiktif, serta gangguan keamanan dan perlindungan masyarakat lainnya,” kata Sengky dalam keterangannya pada Selasa (05/05/2026).

Menanggapi hasil temuan di lapangan, Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, memberikan peringatan keras kepada seluruh warga asing yang berada di wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Bali. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi bagi orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian yang menimbulkan gangguan stabilitas nasional.

Sikap tegas ini diambil demi melindungi kepentingan publik dan memastikan setiap warga asing yang datang memiliki kontribusi positif bagi negara.

Dalam instruksi lanjutannya, Dirjen Imigrasi memerintahkan seluruh jajarannya untuk tetap konsisten dalam menegakkan aturan tanpa pandang bulu. “Saya memerintahkan seluruh jajaran untuk bertindak tegas tanpa kompromi. Kita akan menyambut baik wisatawan dan investor orang asing yang berkualitas, namun bagi mereka yang meremehkan hukum Indonesia, pilihannya hanya dua: tunduk pada aturan kami atau segera keluar dari wilayah Indonesia,” jelas Hendarsam dengan nada bicara yang lugas.

Keseriusan ini bukan tanpa alasan, mengingat posisi strategis Bali yang merupakan representasi Indonesia di kancah internasional. Hendarsam menambahkan, “Bali sebagai etalase Indonesia di mata dunia adalah cerminan martabat bangsa, dan kami tidak akan membiarkan oknum asing merusak tatanan sosial maupun ekonomi masyarakat lokal. Hal ini tentunya sejalan dengan semangat Imigrasi untuk Rakyat yang kami usung.” Dirjen juga menyebutkan bahwa pengawasan kini semakin diperketat melalui integrasi data digital dan patroli lapangan yang masif.

Sejalan dengan arahan pusat, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman, turut menegaskan komitmen jajarannya dalam memperkuat operasi penegakan hukum di lapangan. Operasi ini dirancang untuk menutup celah sekecil apa pun bagi pelanggar hukum. "Kami terus memperkuat fungsi pengawasan dan penindakan untuk mendeteksi potensi pelanggaran sedini mungkin. Penertiban ini adalah bukti nyata bahwa Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian tidak memberikan ruang bagi WNA yang melanggar hukum dan mengganggu ketertiban," ujar Yuldi.

Selain aspek keamanan, upaya ini merupakan bentuk perlindungan terhadap marwah pariwisata dan ekosistem ekonomi lokal di Bali.Sengky kembali menekankan pentingnya menjaga kualitas orang asing yang masuk ke wilayahnya.

“Patroli Dharma Dewata adalah komitmen kami untuk memastikan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat dan menghormati nilai-nilai lokal yang diizinkan tinggal dan menetap. Keberadaan orang asing yang bekerja secara ilegal harus ditindak untuk menjaga ekosistem perekonomian warga setempat dan iklim investasi yang sehat,” ujarnya.

Sengky memastikan bahwa meski tindakan diambil dengan tegas, aspek profesionalitas tetap dikedepankan oleh seluruh petugas di lapangan. “Petugas di lapangan telah kami instruksikan untuk bertindak secara persuasif dengan mengedepankan profesionalitas. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali akan mendukung penuh kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian,” imbuhnya.

Saat ini, para pelanggar sedang menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan sanksi administratif berat, termasuk pendeportasian hingga penangkalan.

Otoritas keimigrasian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi lingkungan sekitar dari potensi pelanggaran oleh warga asing. Sinergi antara petugas dan warga dianggap menjadi kunci utama dalam menjaga kondusivitas wilayah.

“Kami imbau masyarakat untuk tetap proaktif melaporkan setiap aktivitas orang asing yang mencurigakan melalui kanal pengaduan resmi guna menjaga keamanan dan kenyamanan bersama masyarakat di Bali,” pungkas Sengky.(*/as/red)