Kemenko Polkam: Tata Kelola Data Jadi Kunci Pembangunan Inklusif di NTT

VOICEINDONESIA.CO, Kupang – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi untuk mengoptimalkan tata kelola data kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kota Kupang, Rabu (17/9/2025). Asisten Deputi (Asdep) Administrasi Wilayah dan Kependudukan, Brigjen TNI Kartika Adi Putranta menyebut data kependudukan yang akurat, lengkap, dan terintegrasi menjadi kunci dalam perumusan kebijakan, penyusunan program, serta pelaksanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. “Dengan basis data kependudukan yang kuat, kita dapat merancang program perlindungan sosial yang tepat sasaran, mengembangkan layanan kesehatan dan pendidikan yang merata, serta memperkuat daya saing ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kerja,” ujarnya. Baca Juga: Pengganti Menko Polkam dan Menpora Belum Dilantik, Ini Penjelasan Istana Ia menekankan bahwa NTT menghadapi tantangan besar dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Kondisi kepulauan, topografi beragam, dan keterbatasan infrastruktur digital menjadi hambatan nyata dalam mewujudkan data kependudukan yang terintegrasi. Ia juga menegaskan data kependudukan yang akurat bukan hanya memastikan hak-hak sipil warga, tetapi juga memperkuat fondasi statistik hayati sebagai pijakan perencanaan pembangunan. Baca Juga: Usai Dilantik Jadi Menko Polkam, Djamari: Gak Ada Istilah Istirahat “Saya berharap, melalui forum ini akan lahir kesepahaman baru, terobosan inovatif, serta rekomendasi konkret dalam mengelola data kependudukan berbasis geospasial di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari kita jadikan momentum ini sebagai tonggak sejarah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat NTT, tanpa terkecuali,” katanya. Sementara itu, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Leka Lena menilai data kependudukan menjadi aspek krusial dalam pemetaan kesejahteraan daerah. Ia menyebut kondisi geografis kepulauan membuat pencatatan kependudukan harus lebih presisi. “Saya mengapresiasi Kemenko Polkam yang telah menggelar rapat koordinasi ini. Kita pastikan bahwa pencatatan kependudukan di wilayah kepulauan NTT dapat berbasis data. Ayo bersama-sama bangun Nusa Tenggara Timur,” tegasnya.