Jika DIM ini mampu menjembatani kesenjangan antara idealisme dan realitas lapangan, serta mampu mengatasi benang kusut permasalahan yang ada, maka kita dapat optimis bahwa masa depan PMI akan lebih cerah dan terlindungi.
Namun, jika tidak, maka upaya ini hanya akan menambah daftar panjang regulasi tanpa makna yang substansial. Pemerintah dan DPR memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap pasal, setiap ayat, benar-benar berpihak pada martabat dan hak-hak Pekerja Migran Indonesia.