Belanja K/L dan TKD RAPBN 2026 Didorong untuk Pemerataan Pembangunan

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan belanja negara melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD) menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membahas RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangannya di Jakarta, Selasa (2/9/2025). “APBN melalui belanja K/L dan TKDD menunjukkan upaya untuk terus melakukan redistribusi dan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Menkeu. Dalam RAPBN 2026, alokasi belanja K/L dan TKDD per kapita bervariasi sesuai karakteristik, tantangan, dan potensi wilayah. Sumatera memperoleh Rp6,5 juta per kapita, Kalimantan Rp8,5 juta per kapita, Sulawesi Rp7,3 juta per kapita, Jawa Rp5,1 juta per kapita, Bali–Nusa Tenggara Rp6,4 juta per kapita, dan Maluku–Papua Rp12,5 juta per kapita. Anggaran tersebut mendukung program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis. Baca Juga: Wamenkeu Dorong Diversifikasi Pembiayaan Lewat Kangaroo Bond Selain belanja K/L, pemerintah menyiapkan TKD 2026 sebesar Rp650 triliun untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, operasional, hingga pelayanan publik seperti sekolah dan puskesmas. Rincian alokasi antara lain Dana Bagi Hasil Rp45,1 triliun, Dana Alokasi Umum Rp373,8 triliun, Dana Alokasi Khusus Rp155,1 triliun, Dana Otsus Rp13,1 triliun, Dana Istimewa DIY Rp0,5 triliun, Dana Desa Rp60,6 triliun, serta insentif fiskal Rp1,8 triliun. Kebijakan TKD diarahkan mendukung keberlanjutan pembangunan di daerah, termasuk memperhatikan ketentuan Otonomi Khusus Aceh dan Papua, Dana Istimewa DIY, serta Dana Desa yang salah satunya menopang pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. TKD juga diharapkan mendorong pembiayaan kreatif dan inovatif untuk pembangunan daerah. Baca Juga: Menkeu: Dubes RI Kunci Jaga Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dengan sinergi belanja pusat dan daerah, pemerintah menargetkan program prioritas lebih tepat sasaran serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh penjuru Indonesia.