VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan agar rencana penyaluran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih hanya diterapkan bagi pegawai pemerintah pusat di kementerian dan lembaga.
Sementara itu, gaji PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah daerah diusulkan tetap disalurkan melalui bank daerah.
Rifqinizamy mengatakan usulan tersebut bertujuan melindungi bank daerah yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) agar tidak terdampak perpindahan dana gaji pegawai.
"Bagi Komisi II DPR RI, bank daerah sebagai BUMD tentu harus diproteksi," kata Rifqinizamy dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) telah menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan perpindahan kas dan penyaluran gaji dari bank daerah ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Rifqinizamy menilai perpindahan tersebut berpotensi mengalihkan dana murah yang selama ini tersimpan di bank daerah.
Ia menyebut sekitar 70 persen dana murah di bank daerah berisiko bergeser ke Himbara jika skema penyaluran gaji berubah.
Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan bank daerah bekerja sama dengan Kopdes Merah Putih untuk menjaga keberlangsungan ekosistem keuangan di daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa banyak PNS dan PPPK di lingkungan pemerintah daerah memiliki kredit perbankan, terutama di bank daerah.
Jika penyaluran gaji mereka dialihkan, bank daerah dikhawatirkan mengalami kesulitan melakukan pendebitan otomatis atau autodebet untuk pembayaran cicilan kredit.
"Para gubernur idealnya juga diajak bicara, karena terkait dengan kesiapan Koperasi Desa Merah Putih kan juga harus dipastikan apakah di seluruh tempat sudah bisa operasional atau belum," ucap Rifqinizamy.
Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan usulan penyaluran gaji PNS melalui koperasi telah diajukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Sudah diajukan ke Kementerian Keuangan," kata Ferry seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jakarta, Rabu (14/10).
Ferry menyampaikan bahwa anggaran untuk rencana pembayaran gaji melalui koperasi sedang disiapkan. Namun, ia belum memerinci besaran anggaran maupun mekanisme penyalurannya. (af)
