VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) mengusut dugaan permainan harga oleh pihak perantara (middleman) dalam rantai distribusi daging ayam ras.
Permintaan itu disampaikan setelah ditemukan selisih harga yang dinilai tidak wajar antara tingkat peternak dan konsumen.
Bambang menyoroti harga daging ayam ras di tingkat konsumen yang mencapai Rp40.000 per kilogram (kg), sementara harga di tingkat peternak dilaporkan hanya sekitar Rp19.000 per kg.
Kondisi tersebut dinilai perlu ditelusuri untuk mengetahui penyebab selisih harga di sepanjang rantai distribusi.
"Apakah pabriknya yang tidak benar atau kah distributornya yang tidak benar. Ini yang harus dicari kebenarannya. Saya akan terus-menerus mengecek, melihat langsung di lapangan," kata Bambang, dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2026).
Ia menemukan kondisi tersebut saat meninjau Pasar Medokan Sawah, Surabaya, Jawa Timur. Pedagang mengeluhkan harga daging ayam ras yang telah menyentuh Rp40.000 per kg atau berada pada batas atas Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen.
Meski harga jual berada pada level tersebut, pedagang disebut mengalami penurunan omzet.
Sementara itu, peternak belum memperoleh harga yang sesuai dengan harapan, setidaknya mendekati Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen untuk ayam hidup, yakni sekitar Rp25.000 per kg berat hidup.
"Menurut Menteri Pertanian, harga di peternak hanya Rp19.000. Itu pun bisa turun lagi, tapi oleh pemerintah dipatok di Rp19.000 supaya peternak tidak mati. Tapi kenapa harga di pasar, harganya naik jadi Rp40.000? Ini tugas dari Badan Pangan Nasional atau Satgas Pangan untuk melakukan penyidikan ini. Tidak boleh sampai terjadi seperti ini," tegas Bambang.
Karena itu, ia meminta pemerintah bersama APH menelusuri rantai distribusi hingga ke pabrik dan distributor. Menurut dia, dugaan praktik yang menyebabkan ketimpangan harga harus diusut agar tidak terus berulang.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga meminta dugaan permainan harga oleh pihak perantara ditindaklanjuti bersama aparat penegak hukum.
Amran menilai anomali harga antara produsen dan konsumen tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi merugikan kedua pihak. Ia menyoroti kondisi ketika peternak menerima harga di bawah HAP, sementara konsumen tetap menghadapi harga tinggi.
"Ada yang menarik, inflasi telur ayam, inflasi ayam, inflasi beras, itu yang paling menonjol. Tiga ini menonjol, tapi lucu harga di produsen di bawah HAP yang ditentukan pemerintah. Jadi, karena harga rendah, peternaknya demo. Tapi dalam waktu bersamaan, konsumen juga berteriak," kata Amran.
Ia menegaskan, penanganan dugaan permainan harga membutuhkan koordinasi lintas lembaga dan penegakan hukum. Pemerintah, kata dia, telah berkoordinasi dengan Kepolisian untuk menindak dugaan praktik yang merugikan peternak maupun konsumen.
"(Ulah) middleman ini, ada yang memainkan harga. Kami sudah menyurat ke Pak Kapolri. Kami sudah sepakat, beliau, kalau kolaborasi, kita harus perangi. Ini tidak akan selesai kalau mafianya masih bercokol di tengah-tengah kita. Ini tidak bisa," tegas Amran.
Selain mendorong penegakan hukum, pemerintah menjalankan intervensi di tingkat hulu untuk membantu peternak unggas, salah satunya melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan.
Program SPHP jagung pakan 2026 tahap pertama telah dimulai sejak awal Mei dengan kuota penyaluran 213,2 ribu ton untuk mendukung kebutuhan jagung pakan kelompok peternak skala usaha mikro, kecil, dan menengah.
Hingga 14 Oktober, realisasi penyaluran SPHP jagung pakan mencapai 81,81 persen dari target tahap pertama dan kedua yang totalnya 241,2 ribu ton. Secara kuantitas, sebanyak 197,32 ribu ton telah diakses oleh 7.553 peternak melalui 151 unit koperasi di 29 provinsi.
Pemerintah juga menambah alokasi program SPHP jagung pakan sebanyak 150 ribu ton. Tambahan tersebut sedang diproses untuk memperkuat alokasi penugasan kepada Perum Bulog. (af)
