Jaga Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Segera Salurkan Bansos PHK dan Kartu Sembako

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Pemerintah mengklaim perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang solid dengan pertumbuhan 4,87% (yoy) pada Triwulan I-2025, melampaui negara tetangga di ASEAN seperti Singapura (3,8%), Malaysia (4,4%), dan negara maju G20 seperti Amerika Serikat (2,0%) dan Uni Eropa (1,2%).

"Pencapaian pertumbuhan 4,87% menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia yang kuat. Meskipun menghadapi tantangan eksternal seperti fragmentasi geoekonomi dan kebijakan proteksionisme yang meningkat, ekonomi kita tetap tumbuh solid," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (5/5/2025).

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 4,89% dan kontribusi 54,5% terhadap PDB. Ekspor tumbuh 6,78%, didorong kenaikan ekspor nonmigas dan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara.

"Konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor penggerak utama ekonomi nasional. Kebijakan Pemerintah seperti pemberian THR, Bantuan Hari Raya, Program Mudik Gratis, dan diskon belanja terbukti mampu meningkatkan daya beli masyarakat selama Ramadan dan Lebaran," jelas Airlangga.

Sektor Pertanian mencatat pertumbuhan tertinggi (10,52%), diikuti Sektor Jasa Lainnya (9,84%), dan Jasa Perusahaan (9,27%). Pertumbuhan tertinggi secara regional terjadi di Pulau Sulawesi (6,40%) dan Pulau Jawa (4,99%).

"Kami juga terus mencermati dan mewaspadai risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang disampaikan oleh IMF bahwa ekonomi dunia pada 2025 diproyeksikan tumbuh melambat di angka 2,8% serta pelemahan angka PMI di Indonesia dan di berbagai negara bulan ini,” ujar Airlangga.

Dia menuturkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada Triwulan II-2025 Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang berfokus pada peningkatan daya beli, stimulus ekonomi, dorongan investasi, dan akselerasi belanja Pemerintah.

Untuk menjaga daya beli, Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) PKH & Kartu Sembako pada Mei-Juni serta pencairan Gaji ke-13 ASN. "Pencairan gaji ke-13 dan penyaluran bansos diharapkan memberikan stimulus bagi perekonomian nasional, terutama dalam mendorong konsumsi rumah tangga," kata Menko Airlangga.

Pemerintah juga memberikan insentif fiskal di sektor properti, otomotif, dan padat karya, serta menjaga stabilisasi harga pangan.

Untuk mendorong investasi, Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perluasan Lapangan Kerja, menyederhanakan perizinan melalui Inpres Deregulasi, Penyelesaian Revisi Perpres BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) dan mengimplementasikan Kredit Investasi untuk Industri Padat Karya, optimalisasi Capex (capital expenditure) BUMN, dan optimalisasi penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat).

"Kami berkomitmen terus memperbaiki iklim investasi melalui deregulasi dan penyederhanaan perizinan. Implementasi Kredit Investasi untuk Industri Padat Karya juga kami dorong untuk menciptakan lapangan kerja baru," jelas Menko Airlangga.

Akselerasi belanja Pemerintah menjadi fokus utama dengan target penyerapan bisa lebih tinggi dari siklus triwulanannya, untuk mendorong multiplier effect terhadap pertumbuhan. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko terkait kebijakan Trump 2.0 dan perluasan pasar ekspor melalui negosiasi tarif dengan Amerika Serikat serta penyelesaian kerja sama EU-CEPA.

"Bergabungnya Indonesia dengan BRICS serta aksesi ke OECD menunjukkan komitmen kita untuk memperkuat posisi di kancah ekonomi global. Ini akan mendukung transformasi ekonomi jangka panjang menuju Indonesia Maju," pungkas Airlangga.