Indonesia–Brunei Jajaki Kerjasama Migas dan Energi Terbarukan

VOICEINDONESIA.CO, Tokyo- Di tengah agenda energi global yang semakin dinamis, Indonesia dan Brunei Darussalam memanfaatkan momentum pertemuan internasional di Tokyo untuk memperkuat kerja sama strategis di sektor energi. Kedua negara memanfaatkan kesempatan ini untuk membahas langkah konkret, mulai dari penguatan ketahanan pasokan minyak hingga peluang kolaborasi pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Momen tersebut terjadi saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menggelar pertemuan bilateral strategis dengan Deputy Minister (Energy) at the Prime Minister’s Office Brunei Darussalam, Dato Seri Paduka Awang Haji Mohamad Azmi Bin Haji Mohd Hanifah. Pertemuan tingkat tinggi ini berlangsung di sela-sela Indo Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum (IPEM) di Tokyo, Jepang, Minggu (15/3) waktu setempat. Pertemuan ini membuka babak baru, di mana Brunei yang selama ini dikenal sebagai salah satu produsen migas utama di Asia Tenggara mulai secara serius melirik langkah transformasi energi Indonesia. Delegasi Brunei menyampaikan ketertarikannya untuk mempelajari pengalaman Indonesia dalam mengembangkan diversifikasi pembangkit energi, khususnya yang berasal EBT. “Ini adalah momentum emas bagi kolaborasi kawasan. Brunei melihat Indonesia telah melangkah lebih maju dan terstruktur dalam mengembangkan pembangkit energi dari berbagai macam sumber energi, dimana Brunei memanfaatkan 99% dari gas untuk pembangkit listriknya dan ingin mengurangi porsi pemanfaatan gas untuk pembangkitnya,” ungkap Menteri ESDM usai pertemuan di Tokyo. Dikatakan Bahlil, ke depannya, Brunei sedang mempersiapkan untuk meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit nasionalnya hingga 5 kali lipat dari kapasitas eksisting, atau ingin menambah 4 gigawatt (GW) dari kapasitas terpasang yang sekarang sebesar 1 GW. Namun pembahasan tidak hanya berhenti pada pembangkit listrik. Pertemuan ini juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi pasokan minyak. Dengan kapasitas produksi minyak Brunei yang mencapai sekitar 100.000 hingga 110.000 barel per hari, Indonesia membuka peluang penjajakan impor minyak bumi dari negara tersebut sebagai salah satu opsi untuk menjaga stabilitas pasokan energi domestik. “Penjajakan impor minyak bumi dari Brunei menjadi salah satu opsi strategis yang kita dorong, sekaligus memastikan ketersediaan pasokan energi nasional tetap dalam kondisi aman,” jelasnya. Bahlil menambahkan, Brunei juga tertarik dengan teknologi yang diterapkan oleh perusahaan migas nasional, yaitu PT. Pertamina (Persero) yang memanfaatkan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk meningkatkan produksi minyak di sumur-sumur minyak tua. Oleh karena itu, Menteri Bahlil siap memfasilitasi Brunei untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan plat merah indonesia di bidang energi. “Kami siap melakukan kerja sama untuk sharing pengalaman dan pengetahuan untuk berbicara teknis, nanti akan saya siapkan dengan senang hati untuk berbagi dan belajar,” ujarnya. Di sisi lain, Indonesia juga mendorong peluang investasi yang lebih luas bagi Brunei melalui kerangka Koridor Ekonomi Indonesia (KEI) atau Indonesian Economic Development Corridor (IEDC). Melalui skema ini, Brunei diajak untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya di wilayah terpencil (remote area) yang memiliki potensi sumber daya alam namun masih membutuhkan dukungan infrastruktur energi. Kerja sama tersebut juga dirancang mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui program capacity building, mulai dari sektor hulu migas hingga pelatihan auditor energi terbarukan. Pertemuan di sela forum IPEM Tokyo ini menjadi sinyal bahwa hubungan Indonesia dan Brunei bersiap melangkah ke tahap yang lebih strategis. Mulai dari peluang kerja sama pasokan minyak, pengembangan hidrogen hijau, hingga investasi infrastruktur energi di wilayah terpencil. Sinergi kedua negara serumpun ini diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga menjadi pondasi penting bagi ketahanan dan kemandirian energi di kawasan Asia Tenggara.