VOICEINDONESIA.CO, Madinah - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Jazilul Fawaid, menyoroti potensi kerugian negara dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025, khususnya akibat layanan yang tidak sesuai standar.
Ia mendorong adanya penghitungan kerugian secara menyeluruh sebagai bahan evaluasi sistemik terhadap tata kelola haji nasional.
“Banyak hal yang perlu dihitung. Misalnya, ketika jemaah harus berjalan kaki karena bus tidak tersedia, maka bus tidak digunakan, tidak ada biaya bahan bakar yang keluar, sopir tidak bekerja. Ini menunjukkan adanya keuntungan di satu pihak dan kerugian di pihak jemaah,” kata Jazilul, yang akrab disapa Gus Jazil, dalam pertemuan Timwas bersama Kepala Daerah Kerja (Daker) Madinah, Kamis (13/6/2025).
Politisi Fraksi PKB ini juga menyoroti persoalan konsumsi yang kerap dikeluhkan jemaah.
Ia menyebut laporan soal penggabungan sarapan dan makan siang dalam satu paket serta porsi makanan yang tidak sesuai kebutuhan sebagai bentuk pelayanan yang bermasalah.
“Kerugian moril sudah jelas. Tapi bagaimana dengan kerugian material yang ditanggung jemaah? Ini perlu dihitung dengan mekanisme yang tepat,” tegasnya.
Selain itu, Gus Jazil juga menyinggung potensi kerugian negara akibat petugas haji yang tidak menjalankan tugas, namun tetap menerima tunjangan dan fasilitas.
“Jangan-jangan yang untung itu petugas yang tidak bekerja. Itu juga bentuk kerugian negara,” ujarnya.
Ia mendorong Kementerian Agama untuk lebih transparan dalam menyampaikan data petugas haji, sistem kerja, dan hasil evaluasi kinerja mereka.
“Timwas mendukung penuh Kemenag dan berharap ada pembelajaran dari Daker-Daker, terutama Madinah yang relatif lebih tertib. Dari sini kita bisa membangun sistem evaluasi yang lebih rapi, termasuk menghitung kerugian secara akurat,” pungkas Wakil Ketua MPR RI itu.
