VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menggelar pertemuan strategis dengan Kepala Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria di Gedung Danantara, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Pertemuan ini memperkuat komitmen pemerintah Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa Kementerian P2MI, sebagai kementerian baru, berperan ganda sebagai regulator sekaligus operator dalam tata kelola penempatan pekerja migran.
Baca Juga: DPR Pastikan Proses PHK Di Pabrik Michelin Dihentikan Sementara
“Target utama Bapak Presiden adalah dua hal utama: pendidikan vokasi bagi pekerja migran sebelum dan sesudah penempatan, serta pemberdayaan migran purna. Ke depan, pekerja migran kita harus cerdas dan memiliki keterampilan tinggi,” ujar Mukhtarudin.
Mukhtarudin menyoroti tantangan infrastruktur kementerian yang masih terbatas, sehingga kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan program nasional pekerja migran.
“Terutama dalam menghadapi bonus demografi. Oleh karena itu, penguasaan bahasa asing, keterampilan, dan kompetensi harus menjadi prioritas bagi pekerja migran kita,” imbuhnya.
Selain peningkatan kompetensi, Menteri Mukhtarudin juga menegaskan komitmen P2MI untuk mencegah pengiriman pekerja migran nonprosedural tanpa job order yang jelas.
Baca Juga: 11 Calon PMI Ilegal Diamankan di Tanjung Pinang: Jaringan Calo Lintas Wilayah Terbongkar
Ia menyebut praktik semacam ini sering kali menjerumuskan pekerja ke situasi rentan.
“Kami tidak hanya fokus pada penempatan, tetapi juga pencegahan agar tidak ada lagi pekerja migran yang berangkat tanpa perlindungan hukum yang memadai,” tegasnya.
Dalam aspek pemberdayaan, P2MI menyiapkan program khusus bagi pekerja migran purna agar mereka dapat mandiri setelah kembali ke Tanah Air.
“Kami akan mendorong pemberdayaan bagi pekerja migran yang telah pulang agar mereka bisa mandiri dan berkontribusi di tanah air,” kata Mukhtarudin.
Menteri Mukhtarudin juga menyoroti masalah penumpukan kargo barang bawaan pekerja migran, yang selama ini belum tertangani secara optimal.
“Penanganan kargo harus ditingkatkan untuk memperlancar proses kepulangan mereka,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyatakan dukungannya terhadap inisiatif kolaborasi tersebut.
“BP BUMN siap berkolaborasi, khususnya melalui BUMN di sektor pelatihan vokasi dan logistik,” kata Dony.
Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan awal untuk meningkatkan keterampilan pekerja migran melalui program vokasi bersama BUMN, termasuk sertifikasi bahasa asing dan kompetensi tingkat menengah hingga tinggi (medium-high skill).
Mukhtarudin menutup pertemuan dengan nada optimistis.
“Ini langkah konkret wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo-pekerja migran Indonesia yang terlindungi, kompeten, dan sejahtera,” pungkas Menteri P2MI Mukhtarudin.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian P2MI menargetkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran rampung pada awal 2026 guna mendukung implementasi agenda tersebut.
