KP2MI - ILO Susun Roadmap Keberlanjutan Hidup Pekerja Migran

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama International Labour Organization (ILO) berkomitmen menyusun peta jalan (roadmap) reintegrasi pekerja migran Indonesia setelah kembali ke Tanah Air, guna memastikan keberlanjutan perlindungan dan kepastian masa depan para pekerja migran.

Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Menteri P2MI Christina Aryani dengan Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste Simrin Singh di Jakarta, Senin (5/1/2025).

“Roadmap reintegrasi ini menjadi penting untuk memastikan pekerja migran Indonesia tidak hanya terlindungi saat bekerja di luar negeri, tetapi juga memiliki kepastian masa depan ketika kembali ke Tanah Air,” ujar Christina.

Ia menjelaskan, roadmap reintegrasi akan memetakan berbagai opsi keberlanjutan bagi pekerja migran, mulai dari wirausaha, penyerapan di pasar kerja dalam negeri, hingga alternatif lain yang sesuai dengan kompetensi pekerja.

Menurut Christina, penyusunan roadmap membutuhkan perencanaan yang komprehensif, termasuk pembagian peran kementerian dan lembaga, kolaborasi dengan pemerintah daerah, serta skema implementasi yang realistis agar dapat dijalankan secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen P2MI juga menyoroti peran Migrant Workers Resource Center (MWRC) yang selama ini didukung ILO dan telah diintegrasikan dalam layanan pemerintah seperti Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Mal Pelayanan Publik di sejumlah daerah.

“Model layanan ini terbukti efektif mendukung migrasi aman dan dapat menjadi bagian penting dari ekosistem roadmap reintegrasi,” kata Christina, seraya mencontohkan implementasi MWRC di Cirebon, Jawa Barat, yang telah berjalan dengan baik dan dimanfaatkan masyarakat.

Selain isu reintegrasi, pertemuan tersebut juga membahas perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) migran, yang dinilai memiliki tantangan lebih kompleks dibanding pekerja migran sektor lainnya.

Christina menekankan pentingnya penguatan kapasitas dan pertukaran pengetahuan dengan negara-negara penempatan yang telah memiliki praktik baik, guna memperkuat tata kelola perlindungan ABK yang bekerja di kapal berbendera asing dan beroperasi di laut lepas.

“ABK migran menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks. Karena itu, pembelajaran dari negara lain sangat penting agar perlindungan dapat diimplementasikan dengan lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur ILO Simrin Singh menyatakan ILO berkomitmen mendukung Indonesia dalam penyusunan roadmap reintegrasi sebagai prioritas kerja sama pada 2026.

Menurutnya, roadmap tersebut juga akan memperkuat koordinasi penanganan kasus eksploitasi pekerja migran di tingkat daerah, tidak hanya bagi pekerja migran, tetapi juga bagi keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan.

“Dengan roadmap reintegrasi ini, respons terhadap isu pekerja migran dapat dilakukan secara lebih sistematis, berkelanjutan, dan berdampak nyata,” kata Simrin. (af/ri)