Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab

PRAKTIK KEJAHATAN Kemanusiaan yang terorganisasi melalui jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kian hari menunjukkan keganasan yang luar biasa. Para pelaku tidak lagi sekadar bergerak di ruang gelap, melainkan telah menjelma menjadi gurita sindikat lintas negara yang secara terang-terangan mengeksploitasi kelemahan struktural masyarakat ekonomi lemah demi meraup keuntungan finansial yang melimpah. Krisis kemanusiaan ini menuntut ketegasan menyeluruh, baik dari pemerintah Indonesia selaku negara pengirim maupun otoritas negara penempatan.

Berdasarkan catatan mendalam Redaksi Voiceindonesia.co yang diolah dari berbagai sumber otoritatif sepanjang tahun 2015 hingga 2026, fenomena memilukan ini terus berulang tanpa jeda yang berarti. Ratusan bahkan ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah dikirim ke luar negeri, khususnya kawasan Timur Tengah, melalui jalur-jalur non-prosedural yang sengaja diciptakan oleh para mafia perdagangan orang. Kondisi ini secara masif memosisikan para pahlawan devisa tersebut sebagai korban rentan dari kejahatan sistemik yang berujung pada penyiksaan fisik, psikis, hingga penelantaran hak-hak dasar manusia.

Jika pemerintah Arab Saudi benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) serta menyatakan komitmennya dalam menentang segala bentuk perbudakan di era modern, maka sudah saatnya komitmen tersebut diwujudkan secara konkret di lapangan.

Kerajaan Arab Saudi harus mengambil langkah progresif untuk mengakhiri praktik perbudakan modern ini dengan melakukan pengetatan pengawasan ketenagakerjaan secara radikal. Retorika diplomatik di forum internasional tidak akan pernah cukup selama sistem domestik di sana masih memberikan ruang bagi para majikan dan agen lokal untuk memperlakukan pekerja migran layaknya komoditas tanpa perlindungan hukum yang setara.

Di dalam negeri sendiri, penempatan PMI secara jor-joran dan tidak berizin jelas-jelas menentang amanat konstitusi serta regulasi formal, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Regulasi yang secara resmi disahkan pada 22 November 2017 ini lahir untuk menggantikan UU Nomor 39 Tahun 2004 demi memberikan jaminan, hak, dan perlindungan yang bersifat menyeluruh serta integratif bagi PMI beserta keluarganya sejak sebelum berangkat, masa bekerja, hingga kembali ke tanah air. Setiap proses pemberangkatan liar yang mengabaikan UU PPMI ini adalah pembangkangan nyata terhadap kedaulatan hukum negara.

Tindakan para sindikat tersebut juga menentang secara frontal eksistensi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang merupakan landasan hukum utama di Indonesia mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Aturan hukum ini secara tegas mengkriminalisasi segala bentuk tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, hingga penerimaan seseorang yang dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan demi tujuan eksploitasi. Tidak hanya menetapkan hukuman pidana yang berat bagi para pelaku, undang-undang ini juga secara eksplisit menjamin hak atas perlindungan hukum, restitusi, serta rehabilitasi bagi para korban.

Guna memberikan efek jera yang maksimal dan melumpuhkan kekuatan finansial dari jaringan mafia ini, aparat penegak hukum sudah sepatutnya menjerat para pelaku penempatan ilegal dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Regulasi yang saat ini diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang disahkan pada 22 Oktober 2010, memiliki instrumen kuat karena mencakup perluasan pihak pelapor serta penguatan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan pendekatan follow the money, seluruh aset kekayaan hasil kejahatan TPPO dapat disita demi memiskinkan para aktor intelektualnya.

Jika menilik pada jalur resmi yang legal, alur proses Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk mendapatkan izin penempatan dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemen P2MI) sebenarnya sangat ketat dan berjenjang.

P3MI wajib memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), menyediakan deposito sebagai jaminan, memiliki sarana pelatihan yang memadai, serta mengajukan Surat Izin Perekrutan (SIP) untuk setiap negara tujuan. Seluruh mekanisme ini didesain secara rigid demi memastikan bahwa hak-hak pekerja, jaminan keselamatan, kedudukan hukum, serta asuransi mereka terjamin penuh sebelum kaki mereka melangkah ke luar batas negara.

Selanjutnya, dalam alur proses legal internasional, P3MI yang telah melengkapi dokumen internal harus bisa mendapatkan persetujuan Enjaz dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia agar visa kerja resmi dapat diterbitkan.

Sistem Enjaz merupakan platform elektronik resmi Kerajaan Arab Saudi yang digunakan untuk memproses data biometrik, rekam medis, kontrak kerja yang sah, dan verifikasi dokumen ketenagakerjaan lainnya. Melalui pintu inilah validasi akhir dilakukan untuk menerbitkan visa kerja formal yang mencantumkan nama perusahaan pemberi kerja yang bertanggung jawab secara hukum di negara penempatan.

Namun, fakta empiris di lapangan justru memperlihatkan ironi yang mendalam yang menuntut evaluasi kritis atas integritas birokrasi perwakilan asing. Jika praktik pemberangkatan non-prosedural ini terus dibiarkan tanpa adanya tindakan korektif, maka tidak hanya oknum pelaku domestik saja yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Justru Kedutaan Arab Saudi di Jakarta untuk Indonesialah yang perannya sangat krusial dalam rantai masalah ini karena terus menyetujui (approve) penerbitan visa bagi para PMI yang jelas-jelas dikirim secara tidak prosedural dan melangkahi otoritas ketenagakerjaan nasional.

Tindakan pemrosesan visa tersebut secara nyata menabrak Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 260 Tahun 2015 yang mengatur tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah. Kebijakan ini secara luas dikenal sebagai regulasi moratorium penempatan PMI sektor domestik, seperti Asisten Rumah Tangga (ART), ke seluruh wilayah Timur Tengah termasuk Arab Saudi. Moratorium ini diterbitkan semata-mata untuk melindungi warga negara dari tingginya angka kekerasan dan ketiadaan perlindungan hukum bagi pekerja domestik di sana.

Dalam kesempatan yang krusial ini, Redaksi Voice Indonesia mendesak dengan sangat agar Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemen P2MI) segera berkolaborasi dengan International Labour Organization (ILO) atau Organisasi Perburuhan Internasional. Kerja sama taktis ini diperlukan untuk melapor dan melakukan protes diplomatik resmi terhadap Kedutaan Arab Saudi di Jakarta yang hingga detik ini ditengarai masih terus memproduksi visa bagi para PMI dengan berbagai modus operandi manipulatif. Langkah ini penting agar ada pengawasan internasional terhadap pelanggaran konvensi perburuhan global.

Modus operandi yang dilancarkan oleh sindikat TPPO ini tergolong sangat rapi dan beragam guna mengelabuhi sistem deteksi di bandara dan perbatasan. Mulai dari penggunaan visa kunjungan biasa (turis/ziarah) yang setibanya di Arab Saudi langsung diubah secara sepihak untuk mempekerjakan korban sebagai pembantu rumah tangga, hingga modus penggunaan visa petugas kebersihan (cleaning service) pada perusahaan formal. Namun, faktanya di lapangan, mereka justru dijual dan dipekerjakan secara paksa sebagai asisten rumah tangga perseorangan tanpa adanya kontrak perlindungan yang sah.

Semua jaringan yang terlibat dalam manipulasi visa dan dokumen perjalanan ini nyata-nyata merupakan bagian integral dari sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang bersifat transnasional. Oleh karena itu, kita juga meminta dengan tegas kepada Menteri P2MI untuk melakukan pembersihan internal secara menyeluruh dan tanpa pandang bulu.

Otoritas tertinggi kementerian harus menindak tegas dan menyerahkan ke jalur pidana jika ditemukan adanya oknum pegawai atau pimpinan direktorat di bawah komando Kemen P2MI yang terafiliasi, main mata, atau menerima upeti dari sindikat penempatan PMI non-prosedural ini demi keselamatan bangsa.