VOICEINDONESIA.CO, Jakarta — Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menerima audiensi perwakilan calon pekerja migran yang berunjuk rasa di depan kantor KemenP2MI pada Senin (6/10/2025). Para peserta aksi menyampaikan aspirasi terkait penumpukan roster dalam program penempatan tenaga kerja Indonesia ke Korea Selatan melalui skema Government to Government (G to G).
Menteri Mukhtarudin menegaskan komitmennya untuk menuntaskan persoalan tersebut agar proses penempatan PMI ke Korea Selatan berjalan lancar.
“Tadi di dalam diskusi kami sangat konstruktif, sangat baik, dan saya menyambut baik aspirasi yang disampaikan,” kata Menteri Mukhtarudin.
Baca Juga: Pemerintah Buka Peluang Perawat RI Kerja di AS, Apa Yang Perlu Disiapkan?
Ia menjelaskan bahwa KemenP2MI telah menempuh sejumlah langkah koordinatif untuk mengurai permasalahan penumpukan roster. Upaya itu mencakup pertemuan dengan delegasi Ministry of Employment and Labor (MOEL) Korea Selatan, Direktur EPS Center HRDK, serta Atase Tenaga Kerja Republik Korea Selatan untuk Indonesia. KemenP2MI juga telah mengirimkan surat resmi ke MOEL Korea dan Kementerian Luar Negeri RI untuk mempercepat penyelesaian.
Selain itu, Mukhtarudin berencana melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan guna membahas langsung penyelesaian persoalan tersebut bersama MOEL Korea Selatan.
Baca Juga: PMI Asal Jabar Capai 41 Ribu, Mayoritas Sebagai Pekerja Rumah Tangga
“Saya mohon doa restu dan dukungan dari semua pihak agar persoalan, khususnya soal G to G Korea dan roster ini, bisa segera kita selesaikan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta kunjungan kerja saya nanti ke Korea,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penyelesaian masalah roster G to G menjadi prioritas utama KemenP2MI.
“Tetapi yang jelas, persoalan roster dan G to G ini menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, saya mohon dukungan dan kesabarannya,” tegas Mukhtarudin.
Usai pertemuan, Menteri Mukhtarudin menemui langsung para peserta aksi di luar gedung. Ia mengapresiasi langkah perwakilan calon pekerja migran yang menyampaikan aspirasi secara tertib dan konstruktif. Masukan tersebut, menurutnya, menjadi bahan penting dalam upaya perbaikan kebijakan dan peningkatan kualitas penempatan PMI ke luar negeri.
