Pemerintah Pastikan Berlakukan WFH Mulai April 2026

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan work from home (WFH) akan diumumkan pemerintah sebelum April sebagai upaya penghematan konsumsi bahan bakar minyak. Airlangga menyebutkan pengumuman akan dilakukan akhir bulan ini meski enggan menyebutkan tanggal pasti. Ia harus melaporkan rencana tersebut terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto pada siang hari ini di Istana Kepresidenan pada Jumat (27/3/2026). "Nanti segera, sebelum April," jawabnya singkat saat ditemui wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat. Menko Perekonomian memperkirakan pengumuman kebijakan WFH akan dilakukan minggu ini setelah mendapat persetujuan dari Presiden. Rencana kebijakan ini akan diberlakukan satu hari dalam seminggu untuk aparatur sipil negara dan menjadi imbauan bagi karyawan swasta. "Kira-kira minggu ini," tegasnya sebelum berjalan memasuki mobil dinasnya menuju Istana Kepresidenan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan kebijakan WFH sudah disetujui mayoritas kabinet dan tinggal menunggu ditetapkan. Persetujuan disepakati dalam rapat koordinasi yang dilakukan di tingkat kementerian dan lembaga yang dipimpin Airlangga pada Rabu (25/3/2026).

Baca Juga : Hari Jumat WFH, Target Hemat BBM Berpotensi Gagal "Hampir mengarah kepada mayoritas setuju (WFH) di satu hari yang sama," ujar Tito di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat. Tito menyebutkan ada beberapa stimulus ekonomi yang akan dilakukan pemerintah, namun masih enggan membuka detail bentuk stimulus yang akan diberikan. Hasil kesepakatan rapat koordinasi akan dilaporkan terlebih dahulu ke Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan dalam rapat tersebut sudah hampir final. Kini kabinet tinggal menunggu keputusan Prabowo setelah itu baru diumumkan kepada publik. "Setelah nanti Pak Presiden mengambil keputusan, baru nanti akan diumumkan," papar Tito. Mendagri belum tahu siapa yang akan ditunjuk untuk mengumumkan kebijakan tersebut, apakah Menko Ekonomi atau Mensesneg. Tito merasa tidak pada kapasitas untuk menjelaskan lebih lanjut karena harus menunggu keputusan final dari Presiden. (Sin/Ri) Pilihan Redaksi : Waspada Jerat Mafia Penempatan PMI Ilegal ke Timur Tengah: Jangan Korbankan Masa Depanmu!

Baca Berita Lainnya di Google News