Ada 1,7 Juta Permintaan Pekerja di Luar Negeri, Menteri P2MI Minta Pemda NTT Bantu Pelatihan

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menerima audiensi dari Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena dan sejumlah Wali Kota dan Bupati se provinsi itu.

Kepala daerah di NTT diterima langsung oleh Menteri Abdul Kadir Karding dan Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani di kantor KemenP2MI, Senin (17/3/2025).

Dalam pertemuan, KP2MI dan sejumlah pemimpin daerah di NTT itu membahas mengenai peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia.

Karding mengungkapkan, ada 1,7 juta permintaan pekerjaan untuk tenaga kerja Indonesia. Dia berharap agar Pemerintah Daerah (Pemda) NTT bisa membantu dalam hal pelatihan kerja.

Baca Juga: Terkait Nasib TKW Asal Bandung di Arab Saudi, Berikut Hak Jawab PT Avida Aviaduta

“Jadi kalau NTT mau menyiapkan pelatihan yang bagus, kemudian dari awal kita sudah meminatkan sejak SMA ini, dan kami akan sambungkan sama Pemda, kita sambungkan bersama. Berangkatnya nanti kita latih, dari Pemda membuat BLK (Balai Latihan Kerja) atau investasi dari swasta, kita sambungkan dengan perusahaan penempatan yang track record-nya bagus. Setelah berangkat remitansinya kita urus Pak, ada pemasukan untuk negara,” kata Karding.

Hal itu, kata Karding, dilakukan untuk mengurangi pekerja migran Indonesia yang low skill. Sebab, rata-rata tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri masih di sektor domestik.

“Kami ingin satu mengurangi yang berangkat ini yang low skill, karena profiling tenaga kerja luar negeri ini memang 80 persen masih domestic worker. Artinya orang yg bekerja di lingkungan rumah tangga, caregiver, asisten rumah tangga, bersih-bersih taman, dan lulusannya SD, SMP, sebagian besar,” ungkap Karding.

Sedangkan Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani meminta Kepala Daerah se-NTT mengingatkan warganya untuk bekerja di luar negeri secara prosedural. Christina bilang, jalur prosedural bisa ditempuh melalui sekolah-sekolah vokasi agar calon pekerja migran siap bekerja.

Baca Juga: Divpropram Polri Gelar Sidang Etik Mantan Kapolres Ngada

Misalnya, sekolah perikanan atau politeknik pariwisata yang bisa menjadi wadah menyiapkan putra-putri dari NTT menjadi calon pekerja migran Indonesia siap kerja.

"Gubernur dan kepala daerah se-NTT bisa bantu menyampaikan informasi kepada anak-anak kita agar mereka yang punya niat bekerja di luar negeri memilih lahan pekerjaan dengan permintaan dan pendapatan yang bagus," katanya.

Christina menambahkan, KemenP2MI siap memberikan informasi soal peluang penempatan pekerja migran di luar negeri.

"Nanti negara-negara mana saja yang memerlukan penempatan pekerja migran, bisa kita share," imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan kehadirannya bersama seluruh bupati dan wali kota ke Kementerian P2MI untuk mendiskusikan dan mendorong agar pekerja migran asal provinsi itu bekerja secara prosedural di luar negeri.

"Setelah pertemuan ini kami akan menyiapkan calon pekerja migran dari NTT untuk bisa ditempatkan di berbagai negara strategis melalui perusahaan penempatan legal," katanya.

Melki juga berharap dukungan dari jajaran Kementerian P2MI untuk membantu Pemprov NTT, tentunya sesuai Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.