Ganjar Manggung di Acara Internal BP2MI, Rampai Nusantara Minta Benny Dipecat

VOICEIndonesia.co,Jakarta - Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah mempertanyakan kapasitas bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang hadir dan memberikan sambutan pada acara pelepasan 1.500 pekerja migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan yang diselenggarakan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada Kamis, 9/11/2023 di Jakarta.

Ia menilai tindakan Kepala BP2MI Benny Rhamdani yang juga wakil ketua tim pemenangan nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengundang Ganjar dalam acara tersebut sebagai tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan (abuse of power).

Baca Juga : Ganjar Bakal Bekali keterampilan Para PMI Dengan Sekolah Vokasi

"Sangat disayangkan, itu kan acara internal BP2MI yang pastinya dibiayai menggunakan uang negara, kok bisa ada Ganjar disana, kapasitasnya apa, sebagai apa, sampai diberikan panggung untuk sambutan segala, meski belum penetapan capres tapi publik bisa menilai itu bisa kita bilang penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Benny Rhamdani yang juga wakil ketua TPN Ganjar-Mahfud," ujar Mardiansyah yang juga aktivis 98.

Menurut Mardiansyah yang biasa disapa Semar itu Benny Rhamdani semestinya bisa memisahkan kerja dia sebagai kepala badan yang dibiayai menggunakan uang negara dan tugas dia sebagai bagian tim pemenangan calon tertentu.

Baca Juga : Ganjar Pranowo – Mahfud MD Targetkan Pembangunan dan Perkembangan Desa

"Benny Rhamdani harusnya bisa dong memisahkan tugas-tugas dia sebagai kepala BP2MI dan sebagai tim pemenangan capres, jangan justeru memanfaatkan kegiatan yang menggunakan biaya negara untuk manggung calon presiden,karena itu sudah seharusnya benny mundur atau dipecat sebagai Kepala BP2MI." kata Semar.

Di akhir ia mengatakan semua pejabat publik yang saat ini masih memegang jabatan yang dibiayai oleh negara agar bijak dan tidak menyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik.

"Semua harus bijak sebagai pejabat publik harus menahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, itu bagian kita berkomitmen dalam membangun demokrasi yang sehat dan fair," ujar Semar. (*)