VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendorong pembangunan ketenagakerjaan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas, bukan hanya penyelesaian persoalan hubungan industrial.
Upaya tersebut perlu didukung pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri serta kolaborasi lintas sektor untuk mengembangkan keterampilan tenaga kerja.
“Pembangunan ketenagakerjaan harus mampu menjawab tantangan riil di lapangan melalui perluasan ruang lingkup kerja sama, yang tidak sekadar menyelesaikan masalah hubungan industrial, melainkan berfokus pada peningkatan produktivitas,” ujar Yassierli di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
Yassierli menjelaskan, kebutuhan keterampilan tenaga kerja terus berubah seiring perkembangan kecerdasan buatan (AI), teknologi informasi, dan ekonomi hijau.
Kondisi tersebut menuntut program pelatihan dan pengembangan kompetensi agar semakin sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
Menurut dia, kesesuaian tenaga kerja dengan kebutuhan industri tidak hanya ditentukan oleh kualifikasi akademis, tetapi juga keterampilan yang dimiliki.
Perusahaan dapat memenuhi kebutuhan kompetensi baru melalui pembelajaran bersama dan berbagi pengetahuan.
Melalui pendekatan tersebut, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya dan pengalaman yang tersedia tanpa harus membangun platform pembelajaran sendiri yang membutuhkan biaya besar.
“Isu keterampilan masa depan merupakan tantangan bersama lintas sektor. Alih-alih setiap perusahaan merintis platform mandiri berbiaya besar, mari satukan potensi dan pengetahuan yang ada ke dalam wadah pembelajaran kolektif,” ujar Menaker Yassierli.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah merampungkan pembangunan sistem informasi pasar kerja terpadu untuk memetakan ketersediaan tenaga kerja dan kebutuhan industri.
Sistem tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pelatihan serta pengembangan kompetensi agar lebih sesuai dengan kondisi pasar kerja.
Pembangunannya mencakup pembaruan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI), penyusunan daftar okupasi kritis atau jabatan yang penting bagi kebutuhan industri, serta integrasi portal SIAPKerja dengan basis data Badan Pusat Statistik (BPS).
Yassierli mengatakan sistem tersebut diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja sekaligus menentukan keterampilan yang perlu dikembangkan.
Pemerintah juga membuka ruang kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK), untuk mempertemukan dukungan pemerintah dengan pengalaman praktisi dalam pengembangan kompetensi tenaga kerja.
“Pemerintah siap memfasilitasi infrastruktur serta regulasi pendukung agar kompetensi generasi muda dapat berkembang secara optimal,” ujarnya. (af)
