Kemnaker dan Kemenimipas Perkuat Sinergi untuk Tingkatkan Layanan Masyarakat

VOICEINDONESIA.CO,Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk memberikan layanan yang lebih maksimal kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, usai melakukan pertemuan dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (8/1/2025). 

Menaker Yassierli menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi ini penting untuk mengoptimalkan fungsi masing-masing kementerian, khususnya dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan dan pemasyarakatan. 

“Kami akan terus memperkuat sinergi dengan Kemenimipas, terutama dalam meningkatkan akses pelatihan dan sertifikasi bagi penghuni lapas yang jumlahnya lebih dari 270 ribu orang. Hal ini penting untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang relevan,” ujar Yassierli. 

Baca Juga : Menteri Karding Sampaikan Strategi Presiden Prabowo untuk CPMI

Ke depan, pihaknya berencara dapat menghadirkan pojok pelatihan vokasi di Lapas. Di mana para penghuni lapas bisa mendapatkan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi dari BNSP. 

"Jadi di beberapa Lapas besar itu nanti ada pojok pelatihan kerjanya, ya. Nanti modulnya bisa kita support, instrukturnya bisa kita support, termasuk nanti ada sertifikasi dari BNSP. Sehingga mereka keluar Lapas itu sudah memiliki sertifikasi kompetensi," katanya. 

Selain pelatihan dan sertifikasi, penguatan kerja sama juga akan dilakukan pada integrasi sistem perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Langkah ini diharapkan dapat menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan TKA di Indonesia. 

 “Dengan sistem yang terintegrasi, proses perizinan TKA akan menjadi lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja,” uar Yassierli. 

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyambut baik inisiatif ini. Ia menyebutkan bahwa kolaborasi antar kementerian menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pelayanan publik yang berkualitas. (*)