VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengungkapkan bahwa konflik bersenjata antara Iran dan Israel berpotensi mempengaruhi sektor ketenagakerjaan di Indonesia, terutama bagi industri yang bergantung pada pasar ekspor.
Ketidakpastian geopolitik global dinilai dapat menekan pertumbuhan ekonomi dunia dan berdampak langsung terhadap tenaga kerja di dalam negeri.
"Prediksi saya pribadi, ini tentu akan berdampak kepada industri-industri yang ekspor ke luar negeri. Karena tentu kondisi geopolitik itu akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi secara global," ujar Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (24/6/2025).
Guna mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), Yasserli menjelaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi melalui program-program strategis yang langsung menyasar pekerja terdampak
"Salah satunya adalah JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), yang dari awal 2025 sudah kami pastikan agar teman-teman yang di-PHK itu mendapatkan manfaat yang lebih. Di situ ada bantuan tunai, kemudian pelatihan, dan kemudian fasilitasi untuk lowongan kerja yang baru," katanya.
Ia menambahkan, pemerintah juga akan memperkuat koordinasi lintas sektor dengan Dinas Ketenagakerjaan di berbagai wilayah serta kementerian dan lembaga terkait.
Hal ini untuk memastikan kesiapsiagaan pemerintah dalam merespons dampak lanjutan dari situasi geopolitik global.
"Temanya sama, bagaimana kondisi geopolitik global ini harus kita respons bersama-sama. Karena ujungnya itu yang di hilir adalah Kementerian Ketenagakerjaan," tambahnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI Jamsostek) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menyampaikan bahwa jumlah pekerja yang telah mengalami PHK hingga awal Juni 2025 mencapai sekitar 30.000 orang.
"26 ribu ya terakhirnya, ya sekitar 30 ribuan per akhir Mei sampai minggu pertama Juni," ungkap Indah.
Ia menjelaskan bahwa pendataan korban PHK saat ini tengah difinalisasi agar lebih valid dan akurat. Data tersebut dipusatkan di Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) serta Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan (Pusdatik).
"Karena untuk dilihat antara data real dari dinas dengan klaim JKP, harus divalidasi dulu. Supaya benar-benar memberikan informasi yang akurat," jelasnya.
Dengan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, pemerintah terus mencermati dampaknya terhadap sektor ketenagakerjaan dalam negeri dan menyiapkan berbagai skenario perlindungan bagi para pekerja yang terdampak.
