Mukhtarudin Optimistis RUU Pelindungan PMI Disahkan Tahun Depan

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin mengungkapkan strategi baru pemerintah dalam mengelola nasib jutaan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pernyataan ini disampaikan saat acara Coffee Morning bertajuk "Silaturahmi Peduli Migran" yang digelar di Kantor KemenP2MI, Jakarta (30/10/2025). Mukhtarudin menegaskan pemerintah berkomitmen penuh mengoptimalkan pengelolaan pekerja migran dengan fokus peningkatan kualitas SDM. "Silaturahmi ini dalam rangka kita sama-sama kelola para pekerja migran Indonesia, semakin baik dari sisi kualitasnya," tegas menteri KP2MI. Baca Juga: Eks Pekerja Migran Didorong Jadi Mentor Koperasi Desa Merah Putih Sorotan utama tertuju pada revisi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran yang masih bergulir. Mukhtarudin optimistis regulasi baru akan menjadi payung hukum yang lebih kokoh bagi perlindungan pekerja migran di luar negeri. "Mudah-mudahan tahun 2026 bisa diundangkan, sehingga menjadi payung hukum yang lebih maksimal," ungkap Mukhtarudin sembari menegaskan KemenP2MI akan menjadi leading sector dan regulator penuh dalam pengelolaan pekerja migran. Baca Juga: KemenP2MI Gandeng Kemenkop Bentuk Koperasi Pekerja Migran Mantan anggota DPR RI periode 2019-2025 ini juga menyinggung program quick win yang akan segera ditindaklanjuti. Program tersebut mencakup kerjasama lintas kementerian melalui nota kesepahaman serta pengembangan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kompetensi calon pekerja migran sebelum berangkat ke luar negeri. Dalam acara tersebut menjadi ajang pertemuan strategis antara pemerintah dan sejumlah organisasi non-pemerintah untuk membahas pengelolaan pekerja migran secara terintegrasi. Hadir dalam pertemuan itu Ketua Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia (DPN SBMI), Executive Director Migrant Care, Ketua Jaringan Buruh Migran Indonesia, hingga Ketua Umum Migrant Watch. Turut memadati ruangan adalah perwakilan Konfederasi SARBUMUSI, Ketua Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia, serta Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan. Kehadiran Ketua DPN Angkatan Muda Bima Indonesia, Indonesia Ocean Justice Initiative, Serikat Pekerja Perikanan Indonesia, dan SMI Pemuda Pancasila melengkapi forum yang membahas isu krusial dari hulu hingga hilir.