Pemerintah Pastikan Tak Ada PMI jadi Korban Konflik Kamboja-Thailand

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memastikan tidak ada pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi korban konflik bersenjata di wilayah perbatasan Kamboja dan Thailand. Dirjen Pelindungan KP2MI, Rinardi di Jakarta, Selasa (29/7/2025) menyampaikan pihaknya telah menghimpun informasi PMI di Kamboja dan Thailand. Dimana konflik berada di perbatasan kedua negara tersebut di antara Provinsi Oddar Meanchey, Kamboja dan Provinsi Ubon Ratchathani, Si Sa Ket, serta Surin, Thailand. “Berdasarkan informasi yang diterima KemenP2MI, hingga saat ini tidak ada Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban dalam konflik tersebut,” ujar Rinardi. Mengenai pekerja migran Indonesia yang rawan terdampak, KemenP2MI juga telah melakukan langkah-langkah koordinatif sebagai upaya mitigasi demi keselamatan para pekerja migran Indonesia yang berada d Kamboja dan Thailand. Baca Juga: OJK Dukung Koperasi Merah Putih, Dorong Ekonomi Desa dan UMKM “KemenP2MI secara intensif akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Phnom Penh untuk memastikan keselamatan para pekerja migran Indonesia atau Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah tersebut,” katanya. Rinardi mengatakan saat ini situasi konflik di perbatasan Kamboja dan Thailand berangsur mereda menyusul tercapainya kesepakatan gencatan senjata oleh kedua negara yang terjadi dalam perundingan damai di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin (28/7/2025). Kesepakatan itu mulai berlaku hari ini pukul 00.00 waktu setempat. "Ini merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas kawasan dan pelindungan WNI, khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI),” tutur Rinardi. Meski demikian, KemenP2MI tetap memastikan keselamatan bagi pekerja migran Indonesia di kedua negara tersebut bila konflik kembali pecah.

Baca Juga: Pemprov Bengkulu Anggarkan Rp10 Miliar untuk Latih Calon Pekerja Migran

Upaya ini bagian dari KemenP2MI sebagai perwakilan Pemerintah RI menjamin pelindungan pekerja migran Indonesia, meski tidak dipungkiri rata-rata mereka yang berangkat kerja ke Kamboja dan Thailand berstatus ilegal atau unprosedural. “KemenP2MI bersama Kementerian/Lembaga terkait akan melakukan assessment keamanan, menyusun rencana kontingensi, dan memperkuat komunikasi dengan pekerja migran Indonesia di wilayah tersebut. KemenP2MI bersama Kementerian/Lembaga terkait akan melakukan persiapan opsi evakuasi terbatas apabila konflik meningkat dan mengancam keselamatan para pekerja migran Indonesia/warga negara Indonesia,” jelasnya. Rinardi mengingatkan agar pekerja migran Indonesia di Kamboja dan Thailand tetap tenang dan membatasi perjalanan ke daerah rawan konflik meski kesepakatan gencatan senjata telah terjadi. Dia juga mengimbau agar pekerja Indonesia terus memantau informasi terkini melalui sumber-sumber resmi yang terpercaya seperti situs atau media sosial resmi KemenP2MI atau Kementerian Luar Negeri RI. Pekerja migran Indonesia di Kamboja dan Thailand juga dapat memperoleh informasi atau melaporkan diri melalui saluran hotline yang dibuka KemenP2MI di nomor 0811 8080 141, hotline KBRI Phnom Penh +855 12 813 282, hotline KBRI Bangkok +66 92 903 1103, atau mengakses online Portal Peduli WNI di www.peduliwni.kemlu.go.id. “KemenP2MI akan terus memastikan bahwa sistem pelaporan tersebut aktif dan responsif,” kata Rinardi.