VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin menegaskan pentingnya pendidikan vokasi sebagai kunci transformasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar tidak terjebak di sektor keterampilan rendah.
Menurutnya, arah kebijakan pelindungan pekerja migran tidak bisa dilepaskan dari upaya peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja. Ia menilai, kebijakan Presiden Prabowo Subianto menempatkan peningkatan keterampilan sebagai bagian dari strategi besar pembangunan manusia Indonesia.
“Bapak Presiden menegaskan bahwa pelindungan pekerja migran tidak bisa dilepaskan dari peningkatan kualitas dan keterampilan,” ujarnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Baca Juga: Pemerintah Pertimbangkan Pemulangan WNI Korban Scam di Kamboja, Ini Alasannya
Selain itu, ia menyampaikan bahwa Presiden telah memberi arahan agar penguatan sumber daya manusia menjadi prioritas utama dalam menata sistem penempatan pekerja migran.
Ia menambahkan, pendidikan vokasi berperan penting dalam melahirkan tenaga kerja migran yang profesional dan berdaya saing di tingkat global. “Karena itu, pendidikan vokasi menjadi kunci untuk melahirkan pekerja migran yang profesional dan berdaya saing,” katanya.
Baca Juga: Anggaran Pelindungan PMI Cuma 13 Persen, 87 Persen Habis untuk Birokrasi
Mukhtarudin menilai penguatan program vokasi akan membawa perubahan besar terhadap citra pekerja migran Indonesia di luar negeri. Ia menegaskan, Indonesia tidak boleh terus bergantung pada skema penempatan sebagai pekerja rumah tangga.
“Kita tidak boleh berhenti pada skema penempatan sebagai domestic worker atau asisten rumah tangga. Kita harus mampu bersaing di sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja terampil,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa transformasi penempatan pekerja migran perlu diarahkan ke sektor-sektor yang bernilai tambah lebih tinggi seperti teknologi, kesehatan, dan manufaktur. Menurutnya, hal itu hanya dapat dicapai jika pendidikan vokasi diperkuat secara sistematis dan terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja global.
Mukhtarudin juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan visi tersebut. Ia mengatakan, Kementerian P2MI terbuka untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, maupun sektor swasta guna memperluas akses pendidikan vokasi bagi calon pekerja migran.
“Kami siap berkolaborasi, khususnya dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berangkat secara prosedural dan memahami hak-hak pekerja migran,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi dengan lembaga pendidikan menjadi langkah strategis untuk menyiapkan calon pekerja migran agar memiliki sertifikasi keterampilan yang diakui internasional. Upaya ini, kata dia, akan memperkuat posisi tawar pekerja migran Indonesia di negara penempatan.
Selain pendidikan dan pelatihan, Mukhtarudin juga menyoroti pentingnya edukasi publik mengenai migrasi aman dan perlindungan hukum bagi pekerja migran. Menurutnya, kesadaran masyarakat akan prosedur legal penempatan masih perlu diperluas agar tidak ada lagi calon pekerja migran yang berangkat secara nonprosedural.
Ia menegaskan bahwa Kementerian P2MI berkomitmen memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk mendorong terwujudnya pekerja migran yang kompeten, berdaya saing, dan terlindungi.
“Kami akan terus bersinergi dengan dunia pendidikan, lembaga masyarakat, dan organisasi pemuda untuk menciptakan pekerja migran yang kompeten dan terlindungi,” ujarnya.
Mukhtarudin menilai, peningkatan keterampilan pekerja migran merupakan langkah nyata menuju transformasi sektor ketenagakerjaan nasional yang berorientasi pada kualitas. Dengan penguatan pendidikan vokasi, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kontribusi tenaga kerjanya di sektor-sektor strategis global.
